‘Jualan’ Demokrasi Subtantif, KIB Siap ‘Kubur’ Poltik Transaksional

GRESIK (SurabayaPost.id)-Koalisi Indonesia Baru (KIB) yang digagas oleh tiga partai Golkar PPP dan PAN membawa misi demokrasi subtantif untuk mewujudkan masyarakat pemegang kedaulatan tertinggi sebagaimana amanat UUD 45.

Menghadapi tahun politik 2024 KIB siap ‘jualan’ program demokrasi subtantif dan akan memulai sosialisaai tolak politik pragmatis dan tidak transaksional.

“Sesuai amanat UUD 45. KIB harus mengubur dan melebur poltik pragmatis dan transaksional. Kapan lagi jika tidak diawali mulai sekarang. Kondisi saat ini harus kita akui politik membawa beban yang sangat berat bagi bangsa dan negara ini. Karena cosnya sangat tinggi,” kata Ahmad Nurhamim ketua DPD Golkar Gresik, Minggu (25/6).

Namun progres politik ini (KIB) bukan hal yang gampang direalisasikan. Alasanya, masyarakat masih pragmatis dan transaksional. Disetiap pemilu selalu menunggu uang sogokan sudah menjadi tradisi.

“Kita harus benar-benar menyiapkan kader atau calon pemimpin yang benar-benar berkarter kuat. Jika tidak, masyarakat akan tetap memilih uang daripada calon yang hanya ngomong jujur tanpa bukti kongkret,” ungkap Anha sapaan akrab Nirhamim.

Program politik yang diusung KIB, akan banyak memberi peran DPD untuk menentukan calon yang diharapkan. Dengan harapan DPD bisa mencetak calon yang memang sesuai yang diharapkan maayarakar

“DPD yang tahu jejak rekam calon bukan DPP. Dan sangat masuk akal. Sehingga calon kepala daerah kita yang akan menentukan. DPP mengikuti kita karena yang tahu tentu kami. Dengan KIB ini kami siap mencetak kader berkarakter, karena akan diserahkan kami,” paparnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua DPD PAN Gresik Faqih Usma. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan keinginan KIB untuk menghadirkan demokrasi berkualitas di Pemilu 2024.

“Kami PAN bersama PPP dan Golkar punya visi misi yang sama, bagaimana pemilu 2024 itu melahirkan demokrasi yang berkualitas,” tegasnya.

Menurutnya, salah satu indikator demokrasi berkualitas yang dimaksud adalah memunculkan pemimpin yang kuat.

“Itu yang pertama, yang kedua adalah memunculkan demokrasi substansial, tidak prosedural dan tidak transaksional,” jelasnya.