Dengan adanya usulan ini diharapkan, adanya birokasi yang bersih, efektif dan efesien. Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang berwawasan golbal, digital, responsif, dan berkarakter.
Lalu, kemandirian fiskal untuk mendukung Infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan untuk menuju perekonomian yang berdaya saing. Serta menjaga daya beli dan perlindungan sosial.
“Dalam rangka mendukung infrastruktur yang inklusif ini, kami berusaha bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang makin lama makin tinggi sehingga bisa tercipta kemandirian fiskal,” tuturnya.
Dirinya pun berharap, usulan masuk pada pemerintah provinsi yang sudah terjadi bisa berlanjut di tahun berikutnya. Misalnya, normalisasi drainase di Jalan Soekarno Hatta.
Normalisasi drainase di sana, bertahun-tahun akan terealisasi dana dari pemerintah provinsi tahun 2025 dan Pemkot,” jelas Rudi.
Sementara itu Penjabat Wali Kota Malang Iwan Kurniawan yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Kota Malang Muhammad Sailendra menambahkan, musrenbang merupakan sebuah media strategis untuk menyatukan bisi dan misi menjawab kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteran kualitas hidup.