MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Ratusan sopir angkot di Kota Malang menggelar aksi demonstrasi menolak rencana operasional Bus Trans Jatim koridor II, Senin (28/9/2026). Aksi tersebut sempat memblokade jalan di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang sebelum berlanjut ke Gedung DPRD Kota Malang.
Dalam aksi tersebut, para sopir angkot menyuarakan keresahan mereka terkait dampak beroperasinya Trans Jatim koridor I yang dinilai telah menurunkan pendapatan secara signifikan.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Dishub, ratusan sopir angkot kemudian bergeser ke Gedung DPRD Kota Malang untuk beraudiensi. Audiensi dihadiri Ketua DPRD Kota Malang beserta jajaran anggota dewan, Pj Sekda Kota Malang, dan sejumlah OPD terkait.
Anggota DPRD Kota Malang, Saniman Wafi, mengungkapkan bahwa aspirasi utama para sopir adalah belum adanya dampak positif dari kehadiran Trans Jatim koridor I bagi angkot, justru yang dirasakan adalah dampak negatif.
“Ketua DPRD Kota Malang sudah berkomitmen mengundang Pemprov Jatim. Kalau aspirasi driver angkot ini, adanya Trans Jatim koridor I masih belum dirasakan dampak positifnya oleh mereka. Yang diterima justru dampak negatifnya, pendapatan sangat menurun,” kata Saniman.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar soal persaingan moda transportasi, melainkan menyangkut kelangsungan ekonomi keluarga para sopir angkot.
“Ini bicara perekonomian, pendapatan keluarga. Ini urusan perut masyarakat luas,” tegasnya.
Terkait tuntutan penolakan koridor II yang rencananya akan melintasi Terminal Talangagung Kepanjen, Terminal Hamid Rusdi hingga Terminal Arjosari Kota Malang, DPRD menilai persoalan di koridor I harus diselesaikan terlebih dahulu.
Saniman menyebutkan, dari sekitar 700 angkot yang ada di Kota Malang, baru sekitar 66 armada yang dilibatkan dalam program Angkot Pelajar Gratis. Sisanya belum memiliki kejelasan skema pemberdayaan.
“Terus bagaimana sisanya ini? Ini bicara urusan perut. Jangan sampai mereka ditinggal begitu saja,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan Trans Jatim tidak boleh hanya diukur dari jumlah penumpang atau layanan yang mumpuni, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat bagi eksistensi angkot.
“Programnya bagus, tapi jangan sampai merugikan hak orang lain. Bagi kami, keberhasilan program Trans Jatim juga harus memberikan manfaat kepada angkot-angkot ini,” ucapnya.
Untuk itu, DPRD Kota Malang mendesak Pemkot Malang melalui Dishub untuk melakukan pembenahan data secara menyeluruh terkait kondisi angkot di Kota Malang.
“Bagaimana pembinaan Dishub selama ini terhadap mereka? Bagaimana database-nya? Dari 700 angkot itu berapa yang aktif, berapa yang bisa kita manfaatkan, dan kalau yang tidak aktif bagaimana nasibnya? Ini juga harus dipikirkan,” tandas Saniman.
Ketua DPRD Kota Malang menyatakan akan segera mengundang Pemprov Jatim untuk duduk bersama membahas solusi terbaik agar operasional Trans Jatim dan keberlangsungan angkot bisa berjalan beriringan tanpa saling merugikan. (lil).