GRESIK (SurabayaPost.id)—Apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan Fandi Akhmad Yani selama menjabat sebagai Bupati Gresik menguat. Ada yang kecewa juga hal lumrah, karena yang bisa menyenangkan semua manusia hanya Allah SWT. Itulah pernyataan Prof. Dr. Suparto Wijoyo SH, M.hum Direktur Bidang Riset Pengabdian Masyarakat Digitalisasi dan Internasionalisasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.
“Kita bukan lembaga survey, tapi yang saya sampaikan hanya sample terukur. Dan banyak warga Gresik yang setiap hari berkomunikasi dengan saya. Yang pasti kami sebagai akademisi sangat bangga ada anak muda yang mampu berbuat lebih baik seperti yang saat ini dilakukan oleh Gus Yani (Fandi Akhmad Yani),” ungkap Suparto Wijoyo, di ujung handphone, Rabu (6/9/23).
Prof Suparto menambahkan, program Nawakarsa Gus Yani semuanya berpihak kepada kebutuhan masyarakat. Mulai kesehatan gratis (UHC) yang sudah berjalan 100 persen lebih, pembangunan infrastruktur jalan poros, pendidikan, intervensi penanggulangan bajir Sungai Kali Lamong, Gresik Migas bukan hanya mengejar profit tetapi berbasis pelayanan masyarakat khususnya nelayan dengan SPBN, PDAM Giri Tirta yang pelayananya tambah membaik. Dan hampir semuanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Itu sangat ril. Bukan mengada-ada. Memang Gus Yani butuh orang-orang di kanan kiri depan belakang yang sungguh-sungguh juga agar kebijakan yang sudah bisa dinikmati masyarakat di informasikan secara masif. Misal Gresik Migas, PDAM Giri Tirta sangat pesat pelayananya kepada masyarakat dibanding sebelumnya. Tentu dengan data-data yang akurat sebagai pokok penting sebuah progres. Sehingga apa yang sudah dilaksanakan Gus Yani benar-benar sampai di masyarakat. Tentu kepala dinas dan kepala OPD dibawahnya rajin ‘mendakwahkan’ program beliau agar masyarakat bisa memanfaatkan,” ungkapnya
Sayangnya bukan hal mudah untuk mendapatkan angka dan data meski menjadi bagian penting ‘nafas’ informasi agar menjadi bagian komunikasi antara pemimpin dan masyarakat sebagai wujud tranparansi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari pajak rakyat.
Secara hirarki data ada di penguasaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala daerah hanya memegang kisi-kisi politis sebagai bahan untuk menyampaikan hasil pembangunan pemerintahan daerah, sehingga butuh penguatan data. OPD menjadi fital untuk mendukung berbagai kebijakan pemimpin daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Hanya saja kebanyakan tabiat kepala OPD loyalitasnya simbolis. Saat-saat tertentu saja menampakkan loyalitasnya didepan pemimpinya. Karena takut kehilangan jabatanya. Sehingga tidak terbuka terhadap publik dan cenderung merahasiakan kepentingan dan keinginan kepala daerah untuk disampaikan ke publik, dan bahkan mereka menganggap publikasi tidak penting.
Realitas diatas tergambar di sejumlah OPD Pemkab Gresik yang menjadi ujung tombak Nawakarsa yang digagagas Bupati Gresik Fandi Akhmas Yani. Sehingga wartawan kesulitan memberikan informasi ke publik apa saja capain Nawakarsa yang sudah bisa dinikmati maayarakat. Untuk mendapatkan data progres Nawakarsa ke OPD bukan hal mudah.
SurabayaPost secara online dan bersambung sudah berupaya memfungsikan kapasitasnya agar pers bisa memberikan informasi terhadap publik dengan membuat gagasan tulisan meski dengan data seadanya agar gambaran progres pembangunan yang di impikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani maujud. Tetapi untuk mendukung keberlangsungan informasi masyarakat SurabayaPost harus terhenti. Lantaran tidak ada lagi data pendukung yang bisa dibuat sandaran sebuah karya jurnalistik.
Karya jurnalisitk menjadi kering dan miskin data jika OPD menyumbat informasi yang dibutuhkan agar kerja bupati bisa di ketahui lalu bisa dinikmati masyarakat. Misalnya adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang mestinya sudah bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat ternyata masyarakat banyak yang tidak mengetahui. Sehingga mereka berobat masih dengan ongkos yang mahal tersebab ketidaktahuan. Padahal jika program UHC informasinya jelas dan berbasis data, maka kesehatan gratis yang di idam-idamkan masyarakat terwujud.
“Ya Allah kemarin anak menantu saya kecelakaan. Kakinya patah berobat habis Rp10 juta. Saya tidak tahu ada pelayanan kesehatan gratis. Gak pernah dapat informasi program kesehatan ini. Caranya mendaftar gimana,” ungkap Zaenab (60) warga Desa Suci Kecamatan Manyar, Senin (4/9/23).
Keluhan bukan hanya diungkapkan oleh warga Manyar. Warga Kecamatan Kota juga terjadi. Mereka juga mengungkapkan hal yang sama. Justeru pria yang sehari hari sebagai pekerja serabutan ini mengaku sama sekali tidak tahu program UHC yang menggratiskan biaya kesehatan warga. “Gak wero blas pak. Yo bayar pak wingi waktu memeriksakan isteri dipuskesmas. Krungune yo BPJS pak. Gak wero nek ono gratisan ngene iki,” ujar Ridhoi warga pulo Pancikan.
Dua keluhan warga Kota Gresik dan Manyar itu membuktikan bahwa OPD Dinas Kesehatan tidak melaksanakan tugasnya secara totalitas utamanya adalah sosialisasi agar UHC benar-benar bisa dinikmati masyarakat. Jika dibiarkan maka program yang masuk dalam Nawakarsa itu hanya akan dikenal beberapa warga saja. Padahal program penggratisan biaya kesehatan diseluruh lapisan masyarakat telah berlangsung atau sudah bisa dinikmati tanpa biaya sepeserpun. Bagaimana dengan warga yang jauh dengan kota ?. Program ciamik ini cukup mengagetkan warga diluar Gresik karena diwilayahnya tidak ada program penggratisan biaya kwsehatan melalui anggaran APBD.
“Gratis ? Caranya bagaimana ?. Mantap ya programnya Gus Yani,” kata Rama Yusron warga Surabaya karyawan perusahaan BUMN. “Sayange aku gak warga Gresik,” ungkapnya. Dan sementara Kota (Pemkot) Surabaya hanya mencover 96,89 persen untuk UHC.
Beberapa waktu yang lalu, SurabayaPost juga telah mencoba berkali kali meminta penerimaan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) ke BPPKAD melalui AM Reza Pahlevi selaku kepala OPD, ternyata juga zong. Saat mencoba ditagih lagi ia hanya mengirimkan voice note. “Iyo cak lali kakean urusan,” ucapnya.
Data dana DAU, DAK dan DBHCHT untuk digunakan perbandingan defisit anggaran dengan PAD. Untuk memberikan penjelasan lebih rinci ke publik bahwa defisit tidak mempengaruhi program Nawakarsa bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Untuk memberikan data anggaran yang diterima cukup hanya dengan mengirimkan data melalui WhatSapp.
Bukan hanya BPPKAD, Dinas PU dan Tata Ruang juga selalu tertutup informasinya kepada wartawan. Kepala Dinas PU Dhianita Tri Astuti setiap dimintai data progres perbaikan jalan poros desa juga menghindar. Padahal program prioritas ini pentingbuntuk disampaikan ke publik, agar ada pembeda pelaksanaan pembangunan sebelumnya dengan sekarang. Wartawan sengaja tidak datang dan konfirmas di ruang kerjanya, karena melalui WhatSapp jika hanya sekedar informasi progrea dan anggaran cukup dengan WhatSapp.
Sementara itu, sejumlah pihak mengaku kecewa dengan program Nawakarsa yang telah terealisasi tetapi masyarakat tidak mendapatkan indormasi. Mereka berharap dinas terkait memberikan sosialisasi agar masyarakat bisa menikmati dan masyarakat juga akan memberikan apresiasi pemerintahan yang dipimpin oleh menantu KH Agus Ali Masyhuri atau Gus Ali tersebut.
“Sok loyal, itu kan penyakitnya pejabat sejak lama. Masalahnya jika program sudah jalan tetapi masyarakat tidak tahu kan bupati dianggap belum melaksanakan programnya. Padahal sudah. Dan yang saya lihat dilapangan, program Nawakarsa dikawal ketat langsung sama Gus Yani. Karena kepala OPD nya kebingungan mengeksekusi program Nawakarsa. Sebenarnya harus di evaluasi,” ungkap M Sholeh seorang wartawan yang mengalami hal serupa.
Leave a Reply