BATU (SurabayaPost.id) – Pemkot Batu mulai memasang tapping box di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemasangan tapping box sesuai himbauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu mendapat respon positif dari Wakil Ketua DPRD Kota Batu, Heli Suyanto SH, Senin (4/11/2019).
Menurut dia, pemasangan tapping box itu akan bisa memonitor transaksi usaha secara online. Sebab data transaksi yang dilakukan wajib pajak bisa terpantau setiap saat.
“Saya rasa itu bagus dan positif. Melalui tapping box pemasukan untuk PAD akan terlihat dan terpantau dengan jelas. Itu bisa menekan kebocoran,” kata Heli Suyanto.
Menurut Heli, himbauan dari KPK yang dimaksut, berkaitan dengan target DPRD Kota Batu dalam menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu di tahun 2020 mendatang dari tahun sebelumnya hanya sejumlah Rp 160 miliar, ditargetkan bisa mencapai Rp 200 miliar.
“Ada beberapa dinas yang berpotensi bakal bisa menambah PAD Kota Batu. Salah satunya di Dinas Perizinan, Dishub berkaitan dengan pendapatan parkir yang ada di tepi Jalan,” kata Heli.
Untuk itu, dengan himbauan dari KPK agar dipasang Tapping Box tersebut sangat positif. Sebab, bisa mengantisipasi adanya indikasi kebocoran, yang selama ini sulit terdeteksi.
” Tapping Box itu, nantinya akan dipasang baik melalui komputer ataupun mesin cash register, ke server aplikasi di Pemerintah Daerah, di lingkup dinas Pemkot Batu,” tandasnya.
Alat itu, tadas dia, mampu menangkap data transaksi yang cukup besar dan mengirimkannya ke server Badan Pendapatan Daerah serta mampu menyesuaikan keadaan,seperti halnya.
“Di hotel, restoran dan di tempat – tempat hiburan serta di tempat parkir. Dimana aplikasi hotel/restoran serta hiburan, parkir kadang menggunakan numeric/text driver printer dan juga terkadang menggunakan Advanced printer driver dari produsen printer,” paparnya.
Dengan begitu, apabila terjadi gangguan dalam proses pengiriman data, menurut Heli, alat pemantau data akan menyimpan data transaksi pada local storage dan mentransmit ulang ketika sinyaL sudah pulih.
Selain itu, jika dalam kondisi alat pemantau data tidak berfungsi karena mati atau rusak, kinerja mesin kasir harus tidak terganggu. Artinya, pengoperasian alat pemantau data tidak memerlukan pekerjaan tambahan bagi operator mesin kasir wajib pajak, dan alat itu, untuk .
“ID alat pemantau data, ID wajib pajak waktu transaksi, jumlah dan nilai transaksi. Alat itu juga mampu mampu mengirimkan data sebagai berikut ke aplikasi pendukung. Pertama je Informasi hidup atau matinya alat, alarm hilangnya daya listrik pada alat pemantau data.Alarm tercabutnya kabel printer yang terhubung dengan alat pemantau data,” jelasnya.
Maka dari itu, jelas dia, dengan himbauan dari KPK itu, rencananya Pemkot Batu bakal bekerjasama dengan Bank Jatim, dan alat Tapping Box tersebut, bakal dibantu oleh Bank Jatim. Dengan terealisasinya alat Tapping Box tersebut, politisi partai Gerindra ini meyakini bakal meminimalisir adanya dugaan kebocoran.
“Salah satunya pendapatan parkir yang tidak setimpal dengan titik – titik parkir yang tersebar di Kota Batu. Agar tidak menjadi sebuah alasan, Perda terkait tata kelola parkir tersebut rencananya bakal segera didok,” ungkapnya.
Meski begitu, ungkap dia, para Jukir yang ada di Kota Batu, rencananya bakal digaji bulanan dan sebagainya. Menurutnya itu masih dalam pembahasan.
“Apalagi terkait dengan keberadaannya perusahaan yang sudah beroperasi namun belum mengantongi izin, itu juga bakal ditertibkan. Agar bisa menambah PAD Kota Batu. Kalau tidak ditertibkan dan belum jelas perizinannya. Artinya tidak akan bisa menyumpang pendapadan ke Kota Batu,” urainya.
Kalau toh bisa, menurut Heli, itu berarti Pungli. Alasannya, karena tak ada dasar memungut sesuatu tanpa ada dasar hukumnya yang jelas.
“Rekan- rekan di DPRD Kota Batu, sangat sepakat dan merespon baik dengan himbauan dari KPK di beberapa dinas terkait Pemkot Batu dipasang Tapping Box. Dan itu bakal dapat bantuan dari Bank Jatim,” pungkasnya (Gus).
Leave a Reply