Komisi C Sebut Kota Malang Butuh BTS Untuk Atasi Kemacetan

Komisi C DPRD Kota Malang menyebut bahwa Kota Malang membutuhkan BTS untuk mengatasi kemacetan
Komisi C DPRD Kota Malang menyebut bahwa Kota Malang membutuhkan BTS untuk mengatasi kemacetan

MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Komisi C DPRD Kota Malang menyebut penerapan program Buy The Service (BTS) merupakan langkah yang tepat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Terlebih program BTS merupakan program pemerintah pusat dan terbukti mampu mengurangi kemacetan di kota yang sudah menerapkannya.

Mengutip dari Kemenhub, Buy The Service (BTS) merupakan pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. Program ini diluncurkan sejak tahun 2020 untuk menjawab tingginya kebutuhan akan moda transportasi publik di perkotaan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Hingga sampai saat ini, sudah ada sekitar 11 kota yang telah menerapkan program BTS ini. Ke-11 kota yang sudah mengikuti skema tersebut adalah Trans Koetaradja (APBD Aceh), Trans Padang (APBD Kota Padang), Trans Metro Pekanbaru (APBD Kota Pekanbaru), Tayo (APBD Kota Tangerang), Trans Semarang (APBD Kota Semarang), Trans Jateng (APBD Jateng), Trans Jogja (APBD DIY), Trans Jatim (APBD Jatim), Surabaya Bus (APBD Kota Surabaya), Trans Banjarmasin (APBD Kota Banjarmasin), dan Trans Banjarbakula (APBD Kalsel).

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Anas Muttaqin mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk segera menerapkan program transportasi BTS ini.

“Kita harus berdiskusi terkait dengan skema BTS. Mengadopsi program pemerintah pusat, pemerintah yang di kota harus hadir untuk mengintervensi program itu,” ujar Anas.

Anas menambahkan, dibutuhkan perhatian dari Pemkot untuk bisa menerapkan program BTS ini. Terlebih, dengan pembaharuan armada, trayek dan pelayanan diprediksi mampu menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

“Pemerintah harus hadir untuk, agar perusahaan ini diskemakan, disupport. Perbarui armada, pelayanan, trayek sehingga bisa berkembang dan diminati oleh masyarakat,” jelasnya.

Senada dengan Anas, Wakil Ketua Komisi C, Dito Arief Nurakhmadi berharap percepatan program Buy The Service (BTS) bisa segera dilakukan untuk mengatasi kebutuhan angkutan umum dan mengurangi kemacetan di Kota Malang.

“Program transportasi publik, Kota Malang butuh itu. Kita ingin mendorong BTS itu ada, dan sangat mungkin dilakukan di Kota Malang. Adanya transportasi publik untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Malang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra mengapresiasi langkah dewan Kota Malang terkait perhatian untuk penyediaan layanan transportasi publik ini. Pihaknya pun sudah melakukan kajian untuk program BTS ini.

“Pada prinsipnya itu (BTS) sudah kami ajukan ya, pemerintah kota sangat senang sekali bisa terbentuk yang namanya transportasi publik yang lebih baik lagi dari yang sekarang ya,” ujarnya.

“Selama ini kan dipahami sebagai angkutan ya, angkutan itu lebih cenderung perorangan dan seterusnya, kalau ini diharapkan transportasi yang bersifat integral, satu dengan yang lainnya, ini kan memang membutuhkan komitmen dari semua pihak. Jadi kami pemerintah sudah membuat kajian dan permohonan kepada pemerintah pusat,” pungkasnya. (**)

Baca Juga:

  • Paripurna, DPRD Kota Malang Setujui LKPj Wali Kota TA 2024
  • Komisi B DPRD Kota Malang Terima Aduan PHRI Terkait Dampak Kebijakan Efisiensi Pemerintah Pusat
  • Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Apresiasi Gelaran Event Madyopuro Mangano
  • DPRD Kota Malang Gelar Rapat Paripurna HUT ke-111, Momentum Teladani Sejarah Tokoh Terdahulu
  • Paripurna HUT ke-111 DPRD Kota Malang: Bukan Sekadar Usia, Tapi Tanggung Jawab
  • DPRD Siap Bahas Catatan Kritis dan Target 2025 Usai LKPJ Wali Kota Malang Diserahkan
  • Anggota DPRD Kota Malang, Ustadz Rokhmad Hadiri Peringati Nuzulul Qur’an dan Open House di SMP Boarding School Qurrota A’yun
  • Komisi C DPRD Kota Malang Gelar Hearing Bersama DLH dan DPUPR-PKP
  • Ketua DPRD Kota Malang Minta Distributor Minyak Goreng Tak Rugikan Masyarakat
  • DPRD Kota Malang Telaah Jawaban Walikota Terkait 4 Ranperda