MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang Tahun Anggaran 2025 memasuki tahap rapat komisi di DPRD. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian legislatif adalah besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dan efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, jawaban atas pandangan umum fraksi yang disampaikan dalam rapat paripurna Senin (13/7/2026) sudah cukup detail. Selanjutnya pembahasan akan diperdalam bersama masing-masing komisi DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jawaban pandangan umum fraksi yang saya bacakan tadi sudah cukup detail. Tinggal membutuhkan penjelasan saja, dan alhamdulillah anggota DPRD yang bertanya sudah cukup memahami,” kata Wahyu.
Wahyu menjelaskan, di rapat komisi nanti pemerintah daerah akan mengurai lebih rinci setiap jawaban, termasuk menghadirkan OPD terkait agar ada titik temu atas catatan DPRD.
“Setelah ini ada rapat komisi. Di situ akan lebih mendetailkan lagi jawaban-jawaban kami, termasuk berdiskusi dengan OPD yang menjawab, sehingga kami bisa mencari jalan temu dan memberikan jawaban yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyebut hasil pembahasan di tingkat komisi akan dirangkum dalam notulen dan resume. Dokumen itu kemudian diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) untuk pembahasan lebih lanjut.
“Nanti kita diskusikan dengan komisi-komisi. Komisi akan membuat notulen dan resume, kemudian menyusun serta mentabulasi poin-poin penting, lalu diserahkan ke Banggar untuk dibahas lebih lanjut,” kata Amithya.
Amithya menegaskan, SILPA masih menjadi perhatian utama DPRD. Legislator ingin mengetahui secara jelas penyebab masih adanya sisa anggaran yang tidak terserap.
“Kalau saya masih tetap soal SILPA. Kenapa sisa? Buat apa? Kenapa kok tidak dibelanjakan? Itu yang akan kita dalami,” ujarnya.
Selain SILPA, DPRD juga akan mencermati penjelasan pemerintah terkait efisiensi anggaran yang disebut mencapai sekitar 191 program.
“Kita akan melihat apa yang diefisiensi. Apakah memang efisiensinya pada hal-hal yang tidak substantif atau justru ada kebijakan maupun program yang tidak terlaksana. Itu baru akan terlihat dalam rangkaian rapat komisi,” pungkasnya. (Nin).