BATU ( SurabayaPost.id ) – Pemerintah Kota Batu lewat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melakukan Sosialisasi tahapan pemilihan umum tahun 2019 di Gedung Graha Pancasila Balaikota Among Tani, Kota Batu, Selasa (5/3/2019).
Dalam pelaksanaannya giat tersebut,dihadiri Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso, Ketua DPRD, Cahyo Edi Purnomo, beserta Wakil Ketua DPRD Kota Batu dan Kapolres Batu AKBP,Budi Hermanto, Kepala BNN Kota Batu ,AKBP Mudawarah, Pabung 0818 beserta istri, serta perwakilan Kajari Batu.
Lantas, dari Ketua TP PKK Kota Batu Wibi Asri, Ketua KPU Kota Batu Saifudin Zuhri, Ketua Bawaslu Kota Batu Abdur Rochman, Ketua FKUB Kota Batu Drs,Abdul Rokim Ismail, Asisten dan Staf Ahli beserta Pimpinan SKPD Kota Batu, Camat dan Lurah se-Kota Batu, bersama Partai Politik peserta pemilu 2019, serta Organisasi Kemasyarakat di Kota Batu.
Bersama ini,sebelum pelaksanaan sosialisasi dibuka secara resmi,Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso membacakan sambutannya Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, dalam sambutannya.
“Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Anggota Legislatif secara demokratis,sesuai dengan isi dari Undang – Undang Pasal 126 Nomor,15 Tahun 2011 dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajibannya penyelenggara pemilu.Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.
Dengan begitu, Punjul Santoso melanjutkan sambutan Dewanti Rumpoko, menurutnya, Pemilihan Umum memang dilaksanakan oleh KPU dan Pengawasannya dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilu,meski demikian Pemilu juga membutuhan dukungan stakeholder lain diluar penyelenggara tersebut.
“Pemerintah Daerah, Jajaran Kepolisian Polres, Jajaran TNI, Pemerintah Desa serta masyarakat,” urainya.
Dengan begitu, urai dia,sosialisasi tersebut perlu diselenggarakan, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman serta meningkatkan koordinasi antara berbagai unsur yang terlibat,agar penyelenggaraan pemilu berjalan dengan tertib dan lancar.
Sementara itu, Punjul Santoso menambahkan, terkait hal tersebut,ada beberapa hal krusial yang perlu diperhatikan. “Pertama jadwal tahapan pemilukada terkait kenetralan PNS, data penduduk pemilih, kampanye dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara,” katanya.
Hal ini, kata dia, bakal menjadi pemicu dan pemacu konflik.Untuk itu, menurut dia,sebagai upaya untuk menjamin agar pemilu dapat berjalan secara baik.Dengan begitu, politisi dari Partai PDIP ini menyarankan, pentingnya peran aktif dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pendidik serta aparat keamanan.
“Khususnya kepada para PNS, kami berharap agar dapat arif dan bijak dalam bersikap dan berperilaku.Karena hal itu telah tersirat dalam akronim singkatan ,PNS, Profesional, Netral dan Simpatik,” pungkasnya.
Leave a Reply