DD Naik 10%, BPKP-Pemkot Batu Gelar Workshop Siskeudes Versi 2.0

20 March 2019 - 08:45 WIB
Walikota Hj Dewanti Rumpoko dan Wawali Punjul Santoso saat menghadiri Workshop Siskeudes Versi 2.0 bagi para Kades.
Walikota Hj Dewanti Rumpoko dan Wawali Punjul Santoso saat menghadiri Workshop Siskeudes Versi 2.0 bagi para Kades.

BATU (SurabayaPost.id) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur bersama Pemkot Batu menggelar workshop di Gedung Graha Pancasila, Balaikota Among Tani,Selasa (19/3/2019). Workshop hasil evaluasi implementasi Siskeudes versi 2.0 dalam tata kelola keuangan desa di Kota Batu itu dihadiri Walikota Hj Dewanti Rumpoko.

Dalam kesempatan tersebut hadir juga Wakil Wali Kota Batu, Punjul Santoso, Plt Kepala DP3AP2KB Kota Batu Abu Sofyan, Kepala Desa se-Kota Batu, Bendahara dan Operator Keuangan se-Kota Batu, serta anggota Polres Batu.

Para Kades mengikuti workshop pengelolaan keuangan dan pembangunan desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan menggunakan aplikasi Siskeudes. Menurut Wali Kota Dewanti Rumpoko itu sangat penting.

Itu mengingat pemerintahan desa (Pemdes) selama ini mendapat kucuran dana cukup besar. Baik itu dari pemerintah daerah (Pemda) maupun pemerintah pusat.

Walikota Batu Dewanti Rumpoko
Walikota Batu Dewanti Rumpoko

Misalnya berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Bahkan, DD di Kota Batu diklaim Deean Rumpoko naik 10% tiap tahun. Sehingga dana yang mengalir ke desa lumayan besar.

Makanya dia mengingatkan para Kades agar serius mengikuti workshop itu. Apalagi workshop tersebut, menghadirkan narasumber Anggota Komisi XI DPR RI Dra Nurhayati Ali Assegaf, M.Si,M.P, dan Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Harry Purwaka.

Selain itu Kapolda Jatim yang diwakili Kanit II Dana Kredit Usaha Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Muhammad Wahyudin Latif SH.SIK.M.Si bersama Kepala BPKP Pusat yang diwakili Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Agus Setiyanto.

Menurut Dewanti Rumpoko, dengan adanya aplikasi Siskeudes versi 2.0 semuanya bisa berjalan dengan baik. “Terutama sistem perencanaan dan pelaporan dalam manajemen desa dapat berjalan dengan transparan, akuntabel dan terkelola secara baik,” pesannya.

Untuk itu dia berpesan agar Dana Desa (DD) yang bersumber dari Pemerintah Pusat bisa benar – benar dimanfaatkan dengan baik. “Karena itu harus membuat program yang menjadikan desa berdaya dan mandiri,” tegasnya. (gus)