Difasilitasi KPK RI, Masalah Nilai Kontribusi Air antara Pemkot & Pemkab “Tuntas”

18 November 2022 - 05:53 WIB
Difasilitasi KPK RI, Masalah Nilai Kontribusi Air antara Pemkot & Pemkab
Difasilitasi KPK RI, Masalah Nilai Kontribusi Air antara Pemkot & Pemkab "Tuntas"

JAKARTA (SurabayaPost.id) – Penguatan kerjasama menjadi topik utama dalam rapat koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Kota Malang dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di gedung Merah Putih KPK RI,
langsung dikomandoi dan diinisiasi oleh Walikota Malang Sutiaji, Kamis (17/11/2022).

Dalam Rakor tersebut, Walikota Malang H Sutiaji juga didampingi Sekda Kota Erik S. Santoso, Inspektur Kota Malang Mulyono, Asisten Administrasi Pembangunan Diah Ayu K, dan beberapa pejabat Eselon II Pemkot Malang.

Walikota Malang, H Sutiaji dan Bupati Malang, H Sanusi menunjukkan hasil Rakor (ist)
Walikota Malang, H Sutiaji dan Bupati Malang, H Sanusi menunjukkan hasil Rakor (ist)

“Saya memang kontak KPK RI untuk dapat difasilitasi dan bersyukur gayung bersambut, KPK secara resmi mengundang Saya bersama beberapa pejabat di lingkungan Pemkot untuk hadir dalam forum rakor dan konsultasi, “tutur Sutiaji.

Sementara itu, Bachtiar Ujang Purnama, Direktur Koordinasi Supervisi III KPK RI, mengutarakan Rakor ini dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan. Konstruksinya, apa pun kebijakan yg dilakukan Pemda, harus benar benar memberi kemanfaatan bagi masyarakat, berprinsip keadilan dan patuh terhadap regulasi.

Dua pejabat pimpinan daerah Kota dan Kabupaten Malang Kompak (ist)
Dua pejabat pimpinan daerah Kota dan Kabupaten Malang Kompak (ist)

Salah satu yang dibedah, kata dia, berkaitan kerjasama pemanfaatan dan pengelolaan sumber air. Kegiatan Rakor juga dihadiri oleh Bupati Malang Sanusi, Sekkab Wahyu Hidayat dan jajaran pejabat Pemkab Malang; rakor membawa hasil positif berupa berita acara komitmen bersama penyelesaian permasalahan sumber air wendit dan sumber pitu.

“Kami sampaikan terima kasih kepada KPK RI, khususnya dari Direktur Koordinasi Supervisi III, yang mengundang sekaligus memfasilitasi dan memberikan arahan. Target desember 2022 sudah ada rumusan bersama antara kota Malang dan kabupaten Malang, khususnya persepakatan nilai kontribusi. KPK akan terus memonitor progresnya, “urai Walikota Malang Sutiaji. Tentu ini catatan positif, setelah bertahun tahun (sejak Oktober 2016), hari ini (17/11 ’22) bisa terurai dan terselesaikan. Rasa gembira dan syukur juga diutarakan Bupati Sanusi. (Hms/Lil)