Mari Menyapa Indonesia

14 November 2020 - 09:48 WIB

Oleh : Suparto Wijoyo

PADA saat Peringatan Hari Pahlawan 10 November 2020, sejatinya banyak kisah yang tidak terungkapkan. Pandemi Covid-19 mengisahkan betapa banyak korban yang melanda tenaga kesehatan. Pada tataran ini Ibu Pertiwi menangis dan tentu saja menyuguhkan ragam cerita yang amat sedih di kala semua Putra-Putrinya meregang nyawa akibat terserang Covid-19. Tiga ratus lebih naskes yang meninggal dan jiwa mereka melayang demi menolong sesama. Hal ini akan lebih sedih lagi bahwa pengorbanan mereka diabaikan oleh siapa saja yang sampai hari ini ternyata bersikap cuek, abai, bahkan tidak percaya kalau Covid-19 itu merupakan virus mematikan. Pandemi dibayangkan sebagai bentuk konspirasi sehingga urusan vaksin menjadi tonggak konglomerasi bisnis obat-obatan.

Sudahlah, sudahila prasangka demikian dan kita fokus mengatasi bencana kemanusiaan ini. Realitasnya adalah banyak sesama kita mati karena pandemi Covid-19 ini. Tengok pula di Jatim yang tidak kalah seru mempertontonkan Heroes of Surabaya dalam kasus Covid-19. Mereka gugur membela nyawa warga yang terserang Covid-19. Tragedi ini tambah mengerikan apabila banyak yang mengentengkan.

Sungguh semakin berat tugas negara, terutama tenaga kesehatan kita. Belum lagi ditambah soal tarian problema di jengkal rana sosial maupun lenggok genit politisi yang terlibat Pilkada dengan memanfaatkan jabatan kepala daerah sekaligus pengurus partai. Semua hanya bisa begong melihat gambarnya terpasang di salah satu paslon dengan alasan tidak melanggar aturan apapun sebab keterpasangannya adalah sebagai pengurus parpol, bukan selaku kepala kota. Inilah titik singgung yang sinanggong makna Indonesia yang bergerak seperti sedang mencari tuannya yang tidak dapat dianuti atau pintar mencari alasan demi melanggengkan jabatnnya. Dia boleh saja mengakhiri jabatannya tetapi kereziman kekuasaannya atas sebuah kota tetap harus dalam genggam dirinya. Maka kata-kata yang tersurat adalah meneruskan, bukan mengganti atas dirinya.

Dalam kelindan kondisi tersebut dengan memamerkan selfie-selfie atau gambar gede dirinya, itu seperti sedang memanggungkan kehebatan negeri ini: Indonesia, atau pokoknya di Indonesia semua bisa diberi alasan. Ketahuilah bahwa alasan itu jauh lebih luas daripada alas (hutan) kata seloroh para kolega. Dalam konteks ini tentu Indonesia yang saya singgung, yang orangnya pintar cari alasan bukanlah makna sejatinya. Saya tetap dalam koridor Indonesia yang penuh kemuliaan. Dalam hal ini saya teringat bahwa kata Indonesia menarik perhatian menunjuk sebagai suatu bangsa sejatinya bermula dari lahirnya buku Inleiding Tot De Culturele Anthropologie van Indonesia karya H.Th. Fischer. Buku ini mencatat dengan begitu rinci sekaligus menyederhanakan diri untuk kemudahan komunikasi bahwa bangsa yang mendiami Indian Archilepago alias Malayan Archipelago dinamakan Indu-Nesians atau Malaya-Nesians. Penamaan ini mengutip pemikiran ilmuwan Inggris di tahun 1850 yang bernama Earl meski di tahun itu pula cendekiawan Inggris lainnya yang bernama Logan langsung secara telak menyebut Indonesia. Penyebutan Indonesia kemudian terkenal dan seolah memberikan perestuan dengan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928 dengan sedikit merabunkan kerajaan-kerajaan Islam yang tengah digoyang penuh gairah oleh kolonialis.

Dalam bayangan saya pastilah putra-putri Indonesia yang mendeklarasikan diri Sumpah Pemuda itu tidak pernah sampai menyentuh dinding-dinding kebangsaan yang mengaduk dada rakyat yang kian lengkap dengan remo SPSK (suap, pungli, sogok dan korupsi) seperti sekarang (yang ratusan tahun diajari kaum imperialis). Orang-orang terhormat yang berasal dari institusi demokrasi yang terkena OTT KPK membuktikan adanya penggerogotan makna negara. Indonesia sebagai political-organized tengah ditelikung oleh pemangku tahtah yang khianat, termasuk yang membiarkan pengurukan laut dan penebaran areal properti dan investasi di lahan gambut yang tidak semestinya. Penerima mandat rakyat seperti Kepala Daerah, anggota DPR(D) maupun penggenggam kewenangan birokrasi yang terlibat SPSK berarti mengikis sari pati Sumpah Pemuda, apalagi arti terdalam Peringatan Hari Pahlawan.

Ingatlah Sumpah Pemuda. Tidakkah pembaca mengetahui bahwa Sumpah Pemuda merupakan manifes nasionalisme yang diliterasi penuh karakter: Kami putra dan putri Indonesia: mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia; mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah ini bukan produk historis yang instan melainkan pendar cahaya yang berasal dari gumparan energi cita-cita keindonesiaan yang panjang. Jong Java yang lahir pada 1915 dari pemuda berpendidikan elite Belanda menginspirasi hadirnya Jong Sumatranen Bond 1917, Jong Celebes 1918, Jong Minahasa 1918, Sekar Rukun 1919 maupun Jong Batak Bond 1925. Menurut Benedict Anderson seperti dikutip Keith Foulcher (2008) tampak dimana kepenyatuan para pemuda ini dilatarbelakangi oleh kesamaam pendidikan dengan keterbukaan terhadap norma barat termasuk konsep kemandirian politik dan kebangsaan.

Tentu lembar historiografi penyelenggaraan Kongres Pemuda II dengan hasil kolektifnya yang berupa Sumpah Pemuda adalah wujud peneguhan menjadikan Indonesia ini kesatuan politik yang mengalirkan air bah kemerdekaan yang kita timba 17 Agustus 1945. Perang kemerdekaan ditempuh pemuda dengan kesadaran mempertahankan cita-cita dari rong-rongan koalisi strategis Belanda, Inggris, dan Jepang dalam kendaraan Parpol Sekutu yang mengabaikan Proklamasi Kemerdekaan. Di Surabaya lahirnya Resolusi Jihad selaksa sabda agung NU yang dipandegani Hadratusyaih KH Hasyim As’ari, 22 Oktober 1945. Inilah dasar hukum religius yang memanggil santri untuk berjihad menjaga NKRI secara revolusioner dan nasionalisme dimatangkan. Dalam rumpun demikian, santri adalah esensi Hari Pahlawan 10 November 1945.

Kalau segmen sejarah ini dibaca dengan tartil dan kewarasan, maka tidak sepantasnya penyelenggara negara menumpahkan air mata derita dengan tragedi SPSK maupun bertayamum pulau-pulau buatan di negara yang memiliki 17.508 pulau. Kejadian demi kejadian atas peristiwa membuat rakyat putus asa akibat adanya praktek fulusiah yang brutal dengan puncaknya yang berupa korupsi adalah penghinaan terhadap para pahlawan negara.

Memang pihak yang haus kehendak dunia bertendensi mengatur dan mempermainkan nasib negara agar berlumur penghinaan yang di dalamnya mestinya pula kasus BLBI, aparatur yang baku tembak, atau terlibat hadiah Joker. Panggung hukum harus memberikan pemulihan kepercayaan kepada aspek yuridis yang selama ini ditoreh menjadi alat yang dapat diterapkan sesuai dengan karep yang kuasa. Saya tetap percaya bahwa bangsa Indonesia sesungguhnya tidak ber-DNA korupsi, karena ada prinsip hidup sak madio. Suara batin yang saya tangkap adalah bahwa bangsa ini sedang digiring penuh noda tanpa kehormatan. Hari-hari mendatang situasinya mengingatkan saya pada potongan puisi Alfred Victor Comte de (1797-1863) yang disitir Albert Camus (1913-1960): “… tak lagi menemu, dalam kebajikan ataupun kejahatan setetes kenikmatan … tidak juga dari dukalara yang melecutnya untuk mengambil tindakan”. Sebuah pesan yang mestinya para pemimpin memikirkan jangan sampai putra-putri milenial merasa dinihilkan tanpa teladan kebaikan. Berjanjilah memanggil Indonesia penuh harkat dan martabat.

Penulis adalah :

Wakil Direktur III Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga