Nasdem dan Bupati Gresik Tolak Rencana Pungutan Pajak Sembako dan Pendidikan

14 June 2021 - 15:57 WIB

GRESIK (SurabayaPost.id)—DPD Partai Nasdem Kabupaten Gresik menolak rencana pemerintah pusat memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 2 persen untuk bahan pokok dan 5 persen untuk lembaga pendidikan.Ketua DPD Nasdem Kabupaten Gresik, H Saiful Anwar menyatakan partainya tegas menolak rencana yang masuk pada draft Rancangan Undang-Undang (RUU), karena sangat menyusahkan rakyat apalagi saat ini situasi pandemi Covid-19.

“Ini menunjukkan pemerintah tak peka terhadap kondisi sekarang. Kami minta pemerintah harus peduli rakyat. Jangan bebani rakyat, seharusnya pemerintah membantu rakyat,” pinta politikus yang rencananya maju lewat Dapil X (Gresik dan Lamongan) untuk DPR RI pada Pileg 2024 ini, Menurutnya, pemerintah lebih baik menarik tunggakan wajib pajak (WP), yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

“Seharusnya, tunggakan pajak itu yang dikejar, jangan malah menerapkan PPN yang membenani rakyat,” terang H Saiful didampingi Sekretaris DPD Nasdem Gresik, Ainul Fuad, Senin (14/6/2021).

Saiful mengatakan, sikap penolakan Nasdem Gresik ini akan diteruskan ke DPW dan DPP Nasdem untuk selanjutnya diteruskan ke DPR karena lembaga inilah yang akan membahas RUU PPN.

“Makanya, kami melalui DPW dan DPP, minta anggota DPR RI untuk menolak rencana kenaikan PPN tersebut,” pungkasnya.

Ainul Fuad menambahkan, sikap Nasdem Gresik menolak rencana pungutan PPN ini murni inisiatif DPD, bukan instruksi DPW maupun DPP.

“Penolakan ini sebagai bentuk sikap Nasdem terhadap kondisi masyarakat yang memprihatinkan di saat pandemi Covid-19.. Sikap partai ini, akan kami kirim ke DPRD Gresik untuk ikut bersikap,” pungkasnya.

Sementara itu Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani juga senada dengan DPD Nasdem Gresik. Ia berpendapat kenaikan PPN sembako dan pendidikan saat ini sangat tidak tepat karena pandemi ini sudah memporak porandakan kondisi ekonomi masyarakat. “Memang tidak tepat, karena saat ini mesyarakat lagi sulit sulitnya menghadapi masalah ekonomi. Sehingga kami sangat tidak setuju,” katanya disela sela pembukaan Bimtek Aparatur Desa di Hotel Aston Gresik.

Gus Yani panggilannya justeru saat ini pemerintah harus melakukan upaya untuk memulihkan ekonomi agar masyarakat bisa berbuat banyak untuk memperbaiki kondisi ekonominya yang sedang terjun bebas. “Yang tepat adalah membuat kebijakan agar ekonomi masyarakat kembali bergairah. Intinya kami tidak setuju dengan rencana tersebut,” pungkasnya. (uki)