BALI (SurabayaPost.id) – Jelang tutup tahun 2023, sederet prestasi mampu diukir Penjabat (Pj.) Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM bersama jajaran Pemerintah Kota Malang. Terbaru, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang meraih penghargaan SAKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang dihelat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI di Nusa Dua Bali, Rabu (06/12/2023).
Pemkot Malang meraih Predikat A ‘Memuaskan’ atas hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan piagam penghargaan diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Selain Kota Malang, tercatat enam pemerintah daerah lain di Provinsi Jawa Timur yang mendapatkan predikat A memuaskan dan total 20 kota/kabupaten se-Indonesia.
Dalam rilisnya, Kementerian PANRB RI menginformasikan agenda giat yang diberi tajuk ‘RBXperience’ dimaksudkan untuk menyatukan 639 instansi pemerintah dari pusat hingga daerah, untuk saling bertukar pikiran dan best practices mengenai reformasi birokrasi (RB).
“Acara yang kita beri nama ‘RBXperience’ dengan tema ‘Dari Visi Menjadi Aksi’ ini bukan sekedar seremoni, tetapi menjadi salah satu strategi untuk membumikan reformasi birokrasi berdampak. Instansi yang SAKIP dan RB-nya bagus dengan dampak nyata di masyarakat kita hadirkan, semuanya bisa menggali best practices untuk diterapkan di wilayah masing-masing,” jelas MenPANRB RI Abdullah Azwar Anas dalam pembukaan kegiatan.
Menteri Anas menjelaskan, reformasi birokrasi harus dijalankan dengan mengusung mekanisme double track, yakni RB general dan RB tematik. RB general berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Adapun RB tematik berfokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema, yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, dan pengendalian inflasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.
“Semua itu basisnya adalah digitalisasi sebagai enabler, sebagai penggerak birokrasi. Kenapa digitalisasi? Ya hanya dengan itulah kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan dampaknya lebih optimal,” ujar mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.
Menteri Anas menyebutkan, dengan adanya transformasi digital maka seluruh layanan dan program pemerintah semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kementerian PANRB pun menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat.
“Birokrasi itu harus fokus. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Kementerian PANRB membantu panduannya dengan fokus ke RB Tematik. Tentu bisa dikontekskan ke masing-masing daerah, misalnya kemiskinan bisa diturunkan lewat pariwisata, hilirisasi pertanian, industri manufaktur, dan sebagainya sesuai karakter wilayah. Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas,” ungkap Menteri Anas.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanat berkaitan dengan kebijakan Pusat. “Pada awal saya dilantik pada 24 September 2023 yang lalu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa juga menitipkan hal tersebut. Bahkan khusus untuk kota Malang dimandatkan satu isu strategis. Itu semua saya istilahkan dengan program kebijakan 4 + 1, yakni 4 isu tematik mencakup penanganan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, penanganan stunting, digitalisas pelayanan publik serta satu isu tematik khusus Kota Malang yakni optimalisasi ekonomi kreatif beserta MCC (Malang Creative Center),“ beber Wahyu Hidayat dilansir dari rilis Bagian Prokompim Setda Kota Malang dan malangkota.go.id.
Ditambahkan pria ramah tersebut, dalam upaya memaksimalisasi belanja lokal, Pemkot Malang juga konsisten dan mengoptimalisasi belanja lewat aplikasi Jatim Bejo (Belanja On Line). Tercatat transaksi Kota Malang tertinggi di Jatim Bejo. Sampai dengan bulan November 2023, nilai transaksinya Rp52.071.487,453 (lima puluh dua milyar tujuh puluh satu juta empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
Beriringan dengan hal tersebut, untuk makin menguatkan belanja pada UMKM yang merupakan bagian dari langkah menerjemahkan birokrasi yang berdampak, Pj. Wali Kota Malang juga menginisiasi program ‘Kemis Mbois’ yang mengarahkan agar ASN dan Non ASN di lingkungan Pemkot Malang pada setiap hari Kamis untuk menggunakan produk (busana, celana, sepatu, aksesoris) UMKM Kota Malang, dan telah tertuang melalui Surat Edaran Nomor 18/2023 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Hari Kamis di Lingkungan Pemerintah Kota Malang .
Aspek penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), disampaikannya juga menjadi komitmen untuk terus dikuatkan Pemerintah Kota Malang. “Tidak semata integrasi aplikasi pelayanan yang terepresentasikan pada MPP dengan layanan berbasis digital, namun saya dorong untuk aplikasi berbasis single sign on (SSO). Dalam satu aplikasi sudah dapat mengakses berbagai layanan,“ imbuhnya.
Berkaitan dengan penghargaan yang diraih, Wahyu Hidayat menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Pemkot Malang dan menegaskan masih banyak pekerjaan rumah. “Ini (penghargaan) patut kita syukuri, tapi juga jangan berpuas diri atau sudah merasa cukup. Karena kebutuhan akan terus bertumbuh kembang, dinamika akan mengikuti. Pun demikian tuntutan publik diyakini akan terus bertambah. Maka kuncinya adalah terus dan terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik kita. Pedomani dan maknai dengan baik apa yang dititipkan Pusat berkaitan dengan birokrasi yang fokus dan berdampak,“ tegas Pj. Wali Kota Malang yang hadir didampingi beberapa Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Malang.
Penyerahan dan penghargaan SAKIP, RB dan ZI dihadiri secara langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin. Dihadapan peserta kegiatan Wapres Ma’ruf Amin menilai reformasi birokrasi sudah on the track untuk menuju birokrasi berkelas dunia. Untuk makin meningkatkan standar dan kualitas pelayanan publik, Wapres Ma’ruf Amin mendorong semua kota/kabupaten untuk mendirikan atau membentuk Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan layanan berbasis digital.
Penghargaan yang diberikan di ajang ini yakni 85 unit kerja penerima WBK/ZI, 24 unit kerja penerima WBBM/ZI, SAKIP AA (satu Pemda), SAKIP A (20 Pemda dan dua Pemda naik A), SAKIP BB (tiga Pemda dan 20 Pemda naik BB), Penghargaan RB Tematik (12 kota/kabupaten dan tiga provinsi). (**)