BATU (SurabayaPost.id) – Pemerintah diminta transparan alias tidak pelit informasi terkait penanganan wabah Covid – 19. Permintaan tersebut disampaikan pegiat sosial Kota Batu Adi Satrio, Senin (1/6/2020).
Menurut pria yang sapaan akrabnya Adi Tamboen ini, kalau pemerintah pelit informasi bisa memperparah keadaan. Apalagi masyarakat sudah tiga bulan lebih mengalami masa sulit akibat pandemi Covid – 19.
“Tiga bulan wong Batu berjuang untuk kehidupan mereka sendiri. Tragisnya itu dengan ketidaktahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi pandemi,” katanya.
Selanjutnya, kata dia diperparah dengan pemerintah yang sangat pelit menyampaikan apa dan bagaimana Covid 19. Sehingga masyarakat dengan kebingungan dan ketidaksiapan baik secara ekonomi dan kemampuan sosial akhirnya mereka acuh. “Bahkan cenderung nekad dari pada mati kelaparan walau terselip rasa ketakutan atas Covid 19 ini,” paparnya.
Selain itu, hal yang mendasar yang menjadi kegusaran dirinya, terkait transparansi anggaran soal penanganan Covid – 19. Menurut dia sudah selayaknya satgas atau siapapun yang berwenang menyampaikan kebijakan umum anggaran sebesar Rp 109 miliar itu..
Itu, kata dia, supaya diperjelas, untuk apa saja, baik melalui medsos, smart city, atau kata dia melalui pengumuman di desa yang membuat masyarakat Batu ini paham besaran dan penggunaanya..
“Jangan terus disuruh ke pemkot untuk mencari informasi, jika ada warga yang bertanya.Belajarlah dari desa – desa di Kota Batu yang selalu memasang banner di tempat terbuka terkait dengan penggunaan APB Desa-nya,” sarannya.
Kemudian saran dia, paparkan sedetail mungkin konsep Pemerintah Kota Batu dalam menangani pandemi Covid – 19. “Artinya jangan masyarakat hanya disuruh stay at home” pakai masker dan rajin cuci tangan. Sementara masyarakat masih blank dengan Covid – 19 ini,” tandasnya.
Dengan begitu, tandas dia, jangan disalahkan masyarakat yang akhirnya abai dan acuh tak acuh dengan anjuran pemerintah. “Karena pemerintah sendiri juga belum maksimal dalam sosialisasi dan melakukan pencegahan penyebaran Covid – 19. Selain itu, pemerintah jangan menganggap rakyat yang bertanya itu sebagai musuh Apapun dan bagaimana pun mereka patut dilindungi negara,” tegasnya.
Itu, tegas dia, baik soal kehidupan sosialnya maupun kehidupan ekonominya, pemerintah harus pro aktif. Terutama dalam membangun komunikasi dengan masyarakat.
“Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebutkan bahwa dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) bisa dialokasikan untuk bidang Kesehatan sesuai dengan yang diatur dalam PMK nomor 7 tahun 2020,”jelasnya.
Itu jelas dia,tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi DBHCHT yang dapat digunakan untuk penanggulangan virus corona.jadi tidak ada alasan lagi untuk pemerintah berlindung dibalik ribetnya aturan.
“Bukankah payung hukum sudah jelas, ini semua sangat aneh manakala statement dari pemerintah melalui dinas yang terkait. Dalam mencairkan anggaran tidak mudah dan perlu banyak payung hukum. Bila dibandingkan dengan kondisi saat ini,buat apa ada bagian hukum Pemerintah Kota Batu,” tanya dia.
Kalau seperti itu, menurut dia, buat apa ada dewan perwakilan rakyat.Kendati terkait semua itu diakui Adi Tamboen sudah paham konsep memimpin yang penuh kehati – hatian,tapi menurut dia tidak perlu menunggu masyarakat mati karena kelaparan .
“Ketiak pemerintah kesulitan mencairkan anggaran untuk rakyat,ada dinas yang menanggulangi bencana Covid – 19. Dengan suksesnya mencairkan anggaran untuk kegiatan sendiri.Tapi kalau untuk masyarakat susah. Sedangkan untuk mencairkan anggaran dinas bisa sangat mudah,” sindirnya.
Terkait hal itu semua, ia berharap pemerintah agar lebih peka dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat diatas apapun “Jadi jangan terus melakukan pencitraan dengan membawa sembako bantuan dari Jatim Park Group ( JTP ) dan sampai menginap di Balaikota Among Tani,itu tujuannya apa,” tanyanya.
Dengan itu semua, Adi Tamboen yang notabene sebagai warga masyarakat batu ini, sangat berharap ada perubahan sikap dan perubahan kinerja pemerintah Kota Batu kearah yang lebih baik.
“Sekali lagi,rakyat banyak bicara karena ada dasarnya,rakyat tidak mengindahkan anjuran pemerintah juga karena ada dasarnya,dan jangan terus dipandang kami yang cerewet ini karena ada kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Selain itu, ungkap dia, mengaku sudah lelah dengan sikap pemerintah yang semakin abai dengan keadaan rakyat batu. “Saya akan melawan keras jika ada statement yang menganggap masyarakat yang bersalah akibat semakin meningkatnya warga batu yang positif terjangkit virus laknat ini,kenapa rakyat yang disalahkan,” serunya, sembari menyerukan bukankah pemerintah juga tidak maksimal (Gus)
Leave a Reply