Serapan Anggaran Rendah, Dinkes Disarankan Lapor Gubernur

8 July 2020 - 20:43 WIB
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, saat melakukan Kunjungan Kerja di Bakorwil Malang, Rabu (8/7/2020)

MALANG (SurabayaPost.id) – Serapan anggaran di Dinas Kesehatan(Dinkes) kota dan kabupaten ternyata masih sangat rendah. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, saat melakukan Kunjungan Kerja di Bakorwil Malang, Rabu (8/7/2020) menyarankan agar Dinkes lapor Gubernur terkait persoalan yang dihadapi di lapangan.

Dinas Kesehatan, kata Sri Untari, memiliki problematik terhadap anggaran Pemberian Makanan Tambahan ( PMT), Penambahan Gizi Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang realisasinya sangat kecil.

“Ada yang realisasinya baru mencapai 23 persen, dan 32 persen, ini tentunya masih sangat jauh dari harapan. Tetapi kita pahami ada kendala, Jamkesda kaitanya dengan pajak rokok cukai,” kata Sri Untari.

Tetapi kemudian yang terkait dengan pemberian makanan tambahan dari rendahnya serapan ini, maka disarankan Dinkes minta ke Gubernur untuk bisa mengundang dalam rapat koordinasi.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, saat melakukan Kunjungan Kerja di Bakorwil Malang, Rabu (8/7/2020)

“Tentunya rapat itu yang sifatnya berkala tiga bula atau setengah tahun sekali. Tetapi bisa berbicara masing-masing daerah, dan dilakukan evaluasi kendala apa yang terjadi.,” ambahnya.

Selain itu, menurut wanita yang juga anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu, Dinkes harus minta pendapat hukum Kejaksaan Tinggi. Karena ada di beberapa Kabupaten dan Kota yang bisa mencairkan anggaran ada yang tidak. Sehingga rendahnya serapan dari bantuan jaminan kesehatan ada solusi yang tepat.

“Sayang kalau anggaran besar tidak terealisasi, hanya menjadi anggaran tanpa ada realisasi. Saran saya tolong lapor ke Gubernur. Optimalkan pertemuan dengan Bupati dan Kepala Daerah agar masalah yang timbul bisa terpecahkan,” imbuhnya.

Karena dalam proses koordinasi tersebut sesuai petunjuk dan arahan Presiden anggaran publik bisa dicairkan. Sehingga serapan anggaran di Dinkes itu bisa maksimal. (aii)