Silpa APBD Rp300 Miliar, Ketua DPRD Gresik : Progres OPD Tidak Maksimal

17 July 2019 - 16:14 WIB

GRESIK (SurabayaPost.id)–Tingginya angka sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) pada APBD Kabupaten Gresik akibat lemahnya progres dan perencanaan pembangunan sehingga tidak maksimal menyerap anggaran. Silpa anggaran APBD terungkap sebesar Rp300 miliar yang merupakan akumulasi anggaran APBD 2018 dan 2019.

“Angka Silpa APBD 2019 mencapai Rp 300 miliar lebih. Silpa sebesar itu hasil akumulasi Silpa pada APBD 2018 dan 2019 yang tak terserap 100 persen maupun tak bisa dilaksanakan. Sejatinya, DPRD telah menuruti pengajuan masing-masing OPD pada setiap pembahasan anggaran. Namun, faktanya OPD tak bisa mengeksekusi program yang diajukan,” kata Ketua DPD Golkar Gresik Ahmad Nurhamim, Rabu (18/7).

Proyek fisik di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) misalnya, ungkap Nurhamim, silpa akibat tak maksimalnya progres kerja OPD, sehingga tidak mampu menyerap 100 persen. “Ada sejumlah proyek yang pelaksanaan dan penyerapan anggaran tak bisa 100 persen karena terkendala waktu. Sehingga, berbuah Silpa. Juga program-program lain,” katanya.

Nurhamim menambahkan, pada pembahasan P-APBD 2019 ini DPRD meminta agar DPUTR membuat perencanaan lelang lebih awal, sehingga pelaksanaan proyek punya jeda waktu panjang. “November-Desember 2019 ini perencanaan proyek di 2020 sudah harus dilakukan, sehingga bulan Januari-Februari 2020 lelang atau pengerjaan proyek bisa dimulai. Sehingga rekanan punya waktu panjang untuk mengerjakan,” pungkasnya.

Semetara anggota Banggar DPRD Gresik, Wongso Negoro mengatakan, Sisa lebih pengunaan anggaran (Silpa) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Gresik Tahun 2019 kembali mencatat angka yang cukup besar. Kalau pada APBD 2018 Silpa tembus hingga Rp 361.997.261.365,72, tahun ini angkanya kembali mencapai Rp 300 miliar lebih.

“Silpa tahun ini besar lagi, sekira Rp 300 milliar lebih,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Wongso Negoro usai rapat pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2019.

Menurut Wongso, tingginya Silpa APBD 2019 pasca perubahan karena ada sejumlah kegiatan yang anggarannya tak terserap tuntas. “Ini yang kami sesalkan. Padahal di sejumlah daerah berlomba-lomba menekan Silpa untuk menuntaskan program yang anggarannya kurang,” terang Ketua Fraksi Golkar ini.

“Sejumlah kabupaten atau kota lain menyiasati tingginya Silpa untuk menopang biaya pendidikan, infrastruktur baik berupa jalan, jembatan, dan sarana pemerintah lain. Seharusnya pemerintah bisa melakukan hal sama,” cetusnya.

Apalagi, di Kabupaten Gresik banyak infrastruktur jalan yang belum tersentuh karena saat pembahasan APBD 2019 anggaran dinilai defisit. “Kami akan mencoba ke arah sana biar pembangunan cepat tuntas,” terangnya.

Wongso mengungkapkan bahwa tingginya Silpa tak hanya bersumber dari APBD 2019. Namun, juga bersumber dari APBD 2018 yang nilainya mencapai sekitar 50 persen. “Jadi, Silpa APBD 2018 yang dimasukkan di APBD 2019 sama Silpa APBD 2019 hampir imbang nilainya, sehingga ketemu sekira Rp 300 miliaran,” urainya.

Dalam pembahasan PAPBD 2019, Silpa Rp 300 miliar akan digunakan untuk menopang pembiayaan pada Rancangan APBD 2020. Salah satunya, akan digunakan untuk menopang pembiayaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

“Estimasi awal pembiayaan Pilkada 2020 dibutuhkan sekira Rp 45 miliaran,” pungkasnya.(adv)