Walikota Malang: Potensi Pajak Daerah Rp 5 Triliun

3 March 2019 - 23:58 WIB
Walikota Malang Sutiaji (kiri) bersama Kepala DJP Malang Utara Rudi G Bestari dan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto.
Walikota Malang Sutiaji (kiri) bersama Kepala DJP Malang Utara Rudi G Bestari dan Kepala BP2D Kota Malang Ade Herawanto.

MALANG (SurabayaPost.id) – Potensi pajak daerah untuk Kota Malang diyakini mencapai Rp 5 triliun. Keyakinan itu disampaikan Walikota Malang Sutiaji saat BP2D Kota Malang melaunching buku  44 jurus meningkatkan  perolehan pajak daerah di The Nine Club & KTV, Sabtu (2/3/2019).

“Saya sudah menghitung berapa potensi pajak daerah di Kota Malang. Hasil hitungan saya potensi itu bisa mencapai Rp 5 triliun. Itu intensifikasi, bukan ekstensifikasi pajak,” kata Sutiaji.

Meski begitu, Sutiaji mengakui bila potensi tersebut tak bisa direalisasikan dalam tahun itu. Namun, dia optimistis suatu saat nanri pajak daerah sebesar itu bakal terwujud.

Alasannya,  perolehan pajak daerah selama ini terus mengalami peningkatan. “Peningkatan itu terjadi sejak saya menjadi anggota dewan (DPRD Kota Malang),” jelas dia.

Bahkan, sejak Dispenda berubah menjadi BP2D  (Badan Pelayanan Pajak Daerah) diakuie ingkat sangat signifikan. Dia contohkan tahun 2017 dan 2018. Menurut dia peningkatannya sangat signifikan.

“Makanya saya optimistis potensi Rp 5 triliun itu suatu saat nanti bisa direalisasikan. Apalagi, kita punya 44 jurus yang bisa jadi  jurus-jurus itu juga bertambah. Sehingga potensi tersebut benar-benar terealisasi, ” kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Malang Lookh Mahfudz pesimistis potensi itu terealisasi.  “Hitungan kami tak sampailah segitu,” kata dia.

Kendati demikian, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP)   Jatim III, Rudy G Bastari justru mengakui bila potensi pajak daerah Kota Malang bisa mencapai Rp 5 triliun. “Saya rasa potensi itu bisa tercapai,” kata dia.

Menurut analisa dia, potensi sebesar Rp 5 triliun itu bisa terealisasi. “Ya asalkan semuanya bisa terkoneksi. Sehingga tiap transaksi bisa terdeteksi,” jelas dia.

Koneksi yang dimaksud  Rudi tidak lain adanya jaringan antar lembaga dan instansi. Mulai dari seluruh institusi pemerintah daerah, hingga instansi non pemerintahan lainnya.

Apalagi, tegas dia, kalau semua transaksi nanti hanya memakai non-tunai. Selalu lapisan masyarakat melakukan transaksi secara digatal.  “Saya yakin  potensi pajak daerah sebesar Rp 5 triliun itu bakal terealisasi,” katanya. (aji)