Walikota Sutiaji Lantik 25 Petugas PPK Kecamatan Sukun, Pesannya: Jangan Sampai Hak – Hak Masyarakat Tidak Terpenuhi

MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Walikota Malang, H Sutiaji melantik 25 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 Kota Malang, Rabu (04/01/2023). Pelantikan itu digelar di Hotel Pelangi’dengan disaksikan jajaran Forkopimda serta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang.

Dalam arahannya, Wali Kota Malang Sutiaji berpesan agar petugas PPK harus bisa untuk mengantisipasi kerawanan pemungutan suara jelang pemilu 2024. Misal, terjadinya Golongan Putih (Golput) ataupun kampanye hitam (Black Campaign).

“Jangan sampai hak-hak masyarakat tidak terpenuhi dengan tidak masuk pada daftar terpilih,” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga mewanti-wanti agar petugas PPK memastikan seluruh daftar pemilih daerah Kota Malang terdata dengan baik dan terperinci.

Utamanya dua kecamatan yang berada di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang yakni Kecamatan Sukun dan Kecamatan Lowokwaru.

“Sekarang semua sudah satu data berbasis NIK, yang perlu kami tegaskan nanti di wilayah yang berbatasan kota dan kabupaten (Malang). Seperti Bukit Cemara Tujuh lalu Dieng, itu Dieng tidak didata oleh kabupaten ataupun kota. Maka harapan kami, petugas PPK koordinasi dengan perugas di TPS dan sampai perangkat lainnya,” jelasnya.

Dengan begitu, pihaknya menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan berkoordinasi secara berkelanjutan antar berbagai pihak terkait seperti camat, dan lurah di masing-masing wilayah.

“Kami meminta bapak ibu sekalian agar berkoordinasi secara berkelanjutan. Kalau komunikasi bagus, saya punya keyakinan perjalanan kedepan akan semakin bagus,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Malang, Aminah Asminingtyas menyampaikan, ke depannya KPU Kota Malang akan melakukan bimbingan teknik (bimtek) pada petugas PPK untuk meminimalisir beberapa kerawanan yang dapat terjadi.

Termasuk, keamanan dalam pencalonan dan aturan-aturan peserta dalam pemilu akan dikoordinasikan bersama.

“Setelah ini ada bimtek untuk teman-teman PPK. Jadi ada pemetaan terhadap daerah rawan, itu bersama Bawaslu dan stakeholder yang ada, sudah kita petakan,” kata Aminah.

Sebagaimana diketahui, proses pelantikan petugas PPK ini, juga dihadiri Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika; Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang Aminah Asminingtyas; Kepala Dinas Bakesbangpol Kota Malang, Rinawati; serta jajaran Forkopimda Kota Malang. (*)