BATU (Surabayapost.id) – Dugaan kolusi dan nepotisme terkait proyek penunjukan langsung (PL) di Dinas Pertanian Kota Batu menarik perhatian Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK RI) Jawa Timur. Untuk itu Lembaga Swadaya Masyarakat antirasuah tersebut, berjanji bakal mengawal kasus tersebut.
Janji itu disampaikan Ketua GNPK RI Jatim, Surjono SH, Selasa (25/6/2019). Menurut dia hal itu harus diungkap sehingga menjadi terang benderang. “Tidak menimbulkan fitnah,” katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, banyak rekanan Kota Batu seperti Buang Ipung Suhadi dan Yoyok Hari Subagio mengeluh. Pasalnya tak sedikit proyek PL yang diberikan rekanan dari luar daerah dan dikerjakan keluarga sendiri dari oknum pejabat.
Menurut Surjono, proyek PL itu ada aturannya. Itu diatur dalam Peraturan Presiden nomor 16/2018 merupakan revisi terhadap Peraturan Presiden nomor 54/2010. “Pengadaan barang dan jasa diharapkan menciptakan peluang efisiensi dan dapat mencegah korupsi,” kata Surjono.
Untuk itu, yang perlu diketahui, menurut Soerjono, besarnya anggaran pengadaan barang dan jasa Pemerintah tahun 2018 mencapai Rp 537 triliun.
“Jadi lebih tinggi besaran anggaran yang dimaksud dari tahun 2017 dan 2016. Masing – masing besarnya Rp 525 triliun dan Rp 429 triliun. Dengan adanya anggaran yang besar itu, berpotensi menjadi ladang korupsi,” tandasnya.
Maka dari itu, GNPK RI Provinsi Jatim, mengaku menyesalkan adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkup Pemkot Batu,yang disampaikan Kontraktor Kota Batu,Buang Ipung Suhadi.
“GNPK RI Jatim akan ikut memantau perkembangan kasus tersebut. Jika ternyata terbukti ada tindak pidana korupsi GNPK RI Jatim akan mengawal dugaan tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, sampai berita ini dikabarkan Kepala Dinas Pertanian Sugeng Pramono belum memberikan keterangan. Sebab, saat dihubungi maupun dikonfirmasi via WA-nya, masih belum direspon. (gus)
Leave a Reply