MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pagar Gedung DPRD Kota Malang akhirnya dibuka. Rabu (17/6/2026) siang, Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama Wakil Ketua dan anggota dewan lainnya keluar gerbang untuk menemui ratusan mahasiswa yang menggelar unjuk rasa. Aksi ini menyuarakan 9 poin tuntutan terkait evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pertemuan langsung di depan pagar terjadi setelah sempat ada ketegangan. Massa sebelumnya menyoraki perwakilan Fraksi Gerindra Rimzah saat dialog beralih ke figur Presiden Prabowo Subianto. Namun suasana mereda ketika pimpinan dewan membuka ruang komunikasi.
“Kami tidak anti kritik. Semua aspirasi yang disampaikan hari ini kami terima dan catat. Tidak ada satupun yang kami tolak,” ujar Amithya di hadapan massa aksi.
Koordinator Aliansi Mahasiswa Malang Raya membacakan 9 poin tuntutan di depan Amithya, Rimzah, dan perwakilan dewan lain. Inti tuntutannya menyasar 4 klaster besar: ekonomi, hukum, kesehatan-lingkungan, dan akuntabilitas MBG.
Untuk MBG, mahasiswa menuntut audit menyeluruh dapur MBG/SPPG di Kota Malang, transparansi anggaran, perbaikan mutu gizi menu, hingga evaluasi kontraktor dan supplier. Massa menilai masih ada menu tidak layak dan keterlambatan distribusi di lapangan.
“MBG idenya bagus, tapi di lapangan jomplang. Anak-anak masih dapat makanan tidak sesuai standar. Itu yang harus dibenahi,” teriak salah satu orator.
Rimzah yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Malang merespons tuntutan massa. Ia menegaskan Fraksi Gerindra mendukung MBG dilanjutkan dengan catatan evaluasi menyeluruh.
“Kami di daerah mengikuti arahan pemerintah pusat. MBG jalan terus, tapi harus dievaluasi agar manfaatnya optimal dirasakan anak-anak Kota Malang,” kata Rimzah.
Rimzah menambahkan, pemerintah pusat sudah melakukan perbaikan lewat pergantian badan pelaksana ke Badan Gizi Nasional BGN dan perubahan skema anggaran yang kini langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG.
Ia juga mengungkap data lapangan: “Yang disuspend di Kota Malang tidak lebih dari lima dapur MBG. Itu karena bangunannya kurang optimal dan perlu penertiban.”
Sementara Amithya memastikan DPRD Kota Malang akan meneruskan seluruh aspirasi mahasiswa. Tindak lanjutnya akan dikoordinasikan ke Pemkot Malang, Badan Gizi Nasional BGN, dan Komisi X DPR RI.
“MBG harus akuntabel dan tepat sasaran. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama. Tujuannya satu: anak-anak dapat gizi yang layak,” tegas Amithya. (lil).