Kepala Dinsos: Agar Akurat, Pendataan Penerima JPS Harus Didukung Aplikasi

BATU (SurabayaPost.id) – Mendata warga yang terdampak Copvid-19 dan layak mendapat bantuan dinilai tidak mudah. Apalagi tanpa didukung teknologi aplikasi, menurut Kepala Dinas Sosial Kota Batu Ririk Mashuri akan susah.

“Makanya pendataan untuk penyaluran Jaring Pengamanan Sosial ( lJPS) harus ekstra hati-hati. Sehingga tak menimbulkan kegaduhan,” kata Ririk Mashuri, Selasa (5/5/2020)

Menurut Ririk kemarin malam sudah melakukan rapat bersama Walikota dan gugus tugas dengan seluruh Kades, Lurah serta Camat. Para SKPD yang terkait juga ikut.

“Rapat itu untuk meluruskan data. Karena data yang di tahap pertama kemarin,mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial,” katanya.

Selanjutnya kata dia, data yang diusulkan dari desa dan kelurahan, sama sekali belum dicairkan. “Dan data yang kemarin itu, data yang tercantum dalam Kementrian. Dan itu akan diverifikasi ulang dan akan kita usulkan di Kementerian. Tujuannya agar Kementrian itu setiap tahunnya tidak mengirimkan bantuan – bantuan lagi,” harapnya.

Itu harap dia,supaya tidak terus – terusan, dan Dinsos akan menginformasikan semua dari data – data tersebut. Selain itu, kata dia. Data – data yang dimaksud, itu pada tahun lama yang tidak diverifikasi,” ungkapnya.

Saat disinggung terkait verifikasi yang bakal dilakukan akan menghambat penyaluran di tahap berikutnya. Dengan begitu, Ririk membantah dan menurutnya.

“Tidak segitunya, tapi dari hasil pertemuan pada hari ini dengan para Kades dan lurah, Camat serta para SKPD yang terkait akan ada dan bagaimana verval – vervalnya itu,” paparnya.

Karena papar dia, semampu orang dan sekuat kuatnya orang untuk menghitung data sekian banyak bakal susah. Sehingga perlu diimbangi dengan aplikasi.

Ririk meyakini dengan aplikasi semuanya bakal selesai. Saat disinggung apakah aplikasi smart city tidak bisa berjalan dengan optimal. Ririk hanya mengaku sebatas akan dipadukan.

“Kemarin Bu Walikota Batu rencananya akan mengundang tim ahli dari Universitas Merdeka (UNMER) untuk bagaimana ini agar bisa tertangani,” tandas Ririk tanpa memberi penjelasan yang lebih detail.

Kemudian saat disinggung lagi terkait keberadaan smart city dan fungsinya seperti apa terkait informasi data- data warga tersebut dia sudah dikoordinasikan.

“Saya sudah pernah koordinasi dengan Kepala Dinas Infokom, Pak Agus, bagaimana data – datanya. Termasuk dengan Kepala Dispendukcapil Pak Maulid. Data – datanya kurang valid juga,” ucapnya.

Selanjutnya ditanya rencana bantuan tahap berikutnya yang bakal disalurkan kepada warga, Ririk tak bisa menjelaskan dengan gamblang. Dia hanya mengaku bila hari ini ada koordinasi.

“Kalau sudah kelar, ya kita akan lakukan tinggal menunggu perintahnya Bu Walikota kapan. Jadi kita tinggal menjalankan saja,” sergahnya.

Oleh karena itu, ia berharap verval tersebut agar ditingkatkan lagi kedepannya dan perlu diverifikasi dan divalidasi.

“Sesuai dengan perundang – undangan harus mengacu pada DTKS dan itu semua harus diverifikasi dari berbagai macam SKPD.Seperti Kominfo, kayak aplikasi sistem dan dispendukcapil,” harapnya.

Selain itu, Ririk menyerukan selama ini, tugasnya banyak sejak masuk di Dinsos, kendati demikian ia mengaku.

” Yang penting untuk masyarakat,dan data data yang didapat dari para kades dan lurah semuanya sudah masuk.Dan sekarang masih dikoordinasikan,” pungkasnya (Gus)