Bupati Malang Canangkan Program Satu Desa Satu Destinasi Wisata

Bupati Malang HM Sanusi (tengah) ketika berada di kawasan NK Cafe

MALANG (SurabayaPost.id) – Bupati Malang HM Sanusi mencanangkan program satu desa satu destinasi wisata. Pencanangan tersebut disampaikan saat ditemui awak media di NK Cafe, Karangploso, Senin (18/1/2021).

Menurut dia  untuk merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat dari sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang mencanangkan program one village one destination and product.

“Dengan program itu, nantinya satu desa akan memiliki satu destinasi atau produk oleh-oleh,” ungkap Bupati Malang, H.M Sanusi.

Bupati HM Sanusi meninjau kawasan NK Cafe yang kini menjadi kawasan wisata

Menurut Sanusi, dengan adanya program inovatif tersebut akan membuat desa lebih mandiri dalam hal penganggaran.

“Untuk pendapatannya akan semakin banyak karena sudah ada destinasi wisata yang dikelola oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” jelasnya.

Saat ini, lanjut Sanusi, sudah banyak desa yang mempunyai destinasi wisata. Contohnya Cafe Sawah di Desa Pujon Kidul, Pujon ataupun NK Cafe yang terletak di antara Desa Ampeldento dan Desa Ngijo, Karangploso. 

“Dua cafe itu saja bisa, konsepnya bekerjasama dengan pengusaha. Akhirnya menemukan win-win solution antara BUMDes dan pengusaha,” terangnya.

Untuk itu, tambah Sanusi, Pemkab Malang telah mempermudah dalam hal urusan perizinan, dimana Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan mendampingi langsung.

“Semua ada kalau gak ada langsung didampingi Disparbud (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan). Nanti didampingi Sekda (Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat). Jadi saya harap 2021 semua desa sudah punya,” tutup ia.

Pemilik NK Cafe Joni Sujatmoko

Sementara itu, pemilik cafe yang bekejsama dengan BUMDes, yakni NK Cafe, Joni Sujatmoko mengatakan yang saat ini menjadi ketakutan pengusaha untuk berurusan dengan BUMDes adalah masalah perizinan tanah.

“Ya mereka tidak mau masuk ke BUMDes karena izin tanah. Tanah Kas Desa (TKD) ruwet lah. Akhirnya nanti malah diambil CSR dari perusahaan besar dan tidak ada sistem disitu. Dibangun, diberi ke warga sudah tidak terawat,” ucapnya.

Berbeda lagi, lanjut Joni, jika BUMDes bekerjasama dengan pengusaha. Pengusaha seperti dirinya akan membangun sistem di tanah desa tersebut.

“Contoh NK Cafe ini. Saya pinjam tanahnya saya bangun jogging track. Itu saya pinjam tanah kas desa. Terus saya bangun juga fasilitas lainnya di depan NK Cafe. Jadi ketika semua sudah jadi. 15 tahun berlalu. Nanti ya BUMDes yang akan mengelola dan sistemnya sudah. Jadi lebih optimal,” tukasnya. (Lil) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.