BATU (SurabayaPost.id) – Antisipasi adanya hal yang tak diiginkan terkait penerima bantuan dampak Covid – 19, Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu pasang tabel. Isinya tabel itu merupakan data nama – nama dan alamat warga penerima bantuan di kantor desa setempat.
Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Desa (Kades) Junrejo Andi Faizal Hasan, Kamis ( 4/6/2020). Menurut Faizal, maksud dan tujuannya membuat tabel data penerima bantuan sosial (Bansos) maupun bantuan langsung tunai ( BLT) dan sebagainya agar semuanya tertib.
“Karena kita ketahui bersama pada semua pembagian Bantuan Sosial Tunai ( BST) maupun Bantuan Langsung Tunai ( BLT) yang sudah digelontorkan ke desa. Baik itu dari Kementrian, dan daerah serta dari Dinas Sosial ( Dinsos ) itu terjadi kerancuan – kerancuan data,” katanya.
Meski begitu, kata dia, tidak akan saling menyalahkan siapa – siapa. Tetapi lanjut dia, dalam proses berjalannya kerancuan – kerancuan data yang ada sebelumnya haris dibenahi.
“Kami membuat satu kronologi dengan tabel tersebut agar masyarakat sendiri mengetahui apabila terjadi sesuatu hal yang berkaitan dengan data yang kita kirim,maka tidak sepenuhnya kesalahan dari desa,” katanya.
Menurut dia, data sudah diverifikasi di awal. Soal data itu sudah diminta Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial ( Dinsos ) di semua desa.
“Di Desa Junrejo kami sertai dengan surat pertanggungjawaban mutlak. Dari data sejumlah 1.683 orang tersebut sudah melalui verifikasi panjang. Itu kita libatkan RT dan RW serta lembaga – lembaga desa setempat,” katanya.
Dia berharap pada proses pembagian yang turun ditahap pertama mahupun selanjutnya, tidak bermasalah. “Seperti yang kita ketahui bersama data – data yang turun, itu banyak memicu persoalan dibawah.Bantuan tahap pertama turun untuk Desa Junrejo saat itu sejumlah 50 orang.Celakanya disana terdapat sejumlah 6 anak dibawah usia dan 4 orang yang sudah meninggal sejak tiga tahun silam,”katanya.
Kejadian itu, kata dia, menjadi pemicu persoalan – persoalan dibawah. Kemudian, lanjut dia, terkait bantuan yang pernah disalurkan dengan besaran senilai Rp 600 ribu pada waktu itu, menurutnya di desa diberikan data lagi sebelum bantuan tersebut disalurkan kepada penerimanya.
“Kita diberi data dan sejumlah nama – nama untuk dilakukan verifikasi. Ternyata terdapat banyak nama yang harus diverifikasi berkaitan dengan nama yang tidak pernah kita ajukan.Tapi muncul disitu sehingga menjadi persoalan lagi,” katanya.
Sebenarnya, kata dia, persoalannya bukan muncul dan tidaknya. Tapi, menurut dia, data yang diturunkan di desa, diakui bukan data yang dikirimkan desa sejak awal.
Begitupun pada tahap berikutnya, saat pembagian lagi. “Apa sumber anggarannya dari daerah atau dari mana sumber anggarannya senilai Rp 800 ribu. Hal itu harus diverifikasi lagi datanya. Sebab, perjalanan kondisi pembagian ini rawan di bawah dan mungkin ini tidak terpikiran oleh pihak kota,” katanya.
Tragisnya, kata dia yang menjadi persoalan di bawah. Sebab pihak desa dianggap tidak mampu bekerja dengan baik.
“Karena data – data yang diturunkan seperti itu, banyak dari mereka dalam kategori mampu.Tanpa bermaksud menyalahkan kesan sana – sini, tapi kami sendiri di Desa Junrejo merasa perlu membuat suatu data penerima bantuan – bantuan itu semua,” katanya.
Itu, kata dia, ada beberapa kriteria bantuan. Yakni mulai dari PKH, BLT dan sebagainya. “Itu memiliki catatan semua, mulai dari penerima PKH, BLT dan yang lain. Pada setiap pembagian, kita list dan kita stabello. Jadi akan terlihat seandainya si A sudah masuk data penerima BLT dan sebagainya,” katanya.
Untuk itu, kata dia, ketika nanti sudah final pembagian – pembagian itu, mulai dari uang tunai dan sebagainya.
“Dengan data ini menjadi satu gambaran bahwa kami sangat siap dalam melakukan pendataan ketika nanti sampai terjadi tumpang tindih dan sampai menjadi persoalan satu proses yang salah di desa atau ada proses yang salah diatas. Intinya tanpa bermaksud menyalahkan, dan kita juga tak mau disalahkan,” katanya.
Kemudian kata dia, data yang diminta oleh Dinsos melalui RT dan RW serta lembaga yang dilibatkan sudah dikirim di awal. Pertanyaannya kata dia, data itu mau dipakai apa.
“Karena setiap kali data yang turun tidak sesuai seperti data yang kita ajukan. Karena diminta pada saat bantuan diturunkan kita sudah melakukan pendataan. Sedangkan data yang dari Pemkot tidak valid. Dengan begitu, kami nantinya tak mau disalahkan baik oleh masyarakat maupun dari atas kita,” katanya.
Karena,lanjut dia, dengan cara membuat tabel – tabel ini, menurutnya cerminan tidak main – main .”Sebagai penerima bantuan dengan data yang kita ajukan.Tabel – tabel ini untuk antisipasi di kemudian hari jika ada persoalan yang tidak diinginkan,” pungkasnya (Gus)
Leave a Reply