GRESIK (SurabayaPost.id)—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik akan membuat laporan kinerja Pimpinan yang akan di Paripurnakan Februari mendatang. Laporan akan dilakukan oleh seluruh alat kelengkapan sebagai bahan kinerja tahun 2020 untuk penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021.
“Semua alat kelengkapan akan melaporkan kinerjanya. Dan kita akan memotret kinerja OPD tahun 2019 yang akan kita jadikan bahan evaluai kerja tahun 2020,” ungkap Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Kamis (23/1).
Anha panggilan Ahmad Nurhamim mencontohkan kinerja Komisi lll yang telah melakukan evaluasi Dinas PUTR yang telah memberikan masukan agar kinerja OPD yang menangani pembangunan fisik tersebut maksimal.
“Komisi lll mendapatkan beberapa temuan terkait dengan program kerja 2019 di PU terkait dengan pelaksanaan lelang. Maka kemudian kita merekomendasikan dirapat-rapat kerja dengan PU agar pola lelang tidak hanya dilakukan satu kali atau satu tahap. Minimal dilaksanakan dua tahap,” jelas Anha.
Diuraikan Anha, dengan sistem kerja tersebut memang kerja OPD akan lebih sibuk kerja. Karena harus menyiapkan kerja yang akan datang, tetapi unsur pelayanan terhadap masyarakat akan lebih dapat.
“Maka konsekwensinya sebelum anggaran tahun berjalan, program kerja (lelang) proyek sudah dilaksanakan diawal tahun kerja. Misalkan tahun 2019 program pelaksanaan lelang sebanyak 20 proyek 2020 sudah masuk di awal tahun 2020,” tuturnya.
Dikatakanya, dengan sistem kerja tersebut harapannya, kinerja OPD diawal tahun kerja sudah bisa melaksanakan lelang.
“Misalnya bisa lelang Fabruari sehingga Maret sudah ada pemenangnya dan pembangunan bisa lebih cepat terealisasi awal tahu. Agar tidak seperti tahun tahun sebelumnya lelang dilaksanakan hampir dipertenganhan tahun,” jelasnya.
Ditegaskan Anha, pimpinan dan jajaranya di awal tahun 2020 ini untuk perencanaan RKPD 2021 sudah mulai disusun. Sehingga proyek yang akan masuk di tahun mendatang sudah bisa diidentifikasi agar pelaksanaan pembangunan tidak terkendala akibat OPD kerjanya monoton dan lambat merespon kebutuhan pembangunan.
“Misalkan ada 20 perencanaan proyek, diawal tahun 2021 sudah bisa dilaksanakan pelaksanaan lelangnya. Ini agar tidak berulang-ulang terjadi di bulan Juli baru ada lelang proyek. Akibatnya pelaksanaanya diakhir tahun kedodoran dan amburadul,” tegasnya.
Anha menyampaikan, diawal tahun kerja 2020 ini juga beriringan dengan jelang masa akhir jabatan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Saat ini seluruh komisi mulai melakukan pengawasan hasil pembangunan.
“Itu kan memang tugas legislatif. Dan memang juga bertepatan dengan jelang berakhirnya masa jabatan bupati. Tentu kami sudah melakukan evaluasi dan pengawasan hasil pembangunan,” tutur dia.
Yang saat ini lagi rame dan viral dimedsos adalah pembangunan landmark dari dana Corporate Sosial Reponsibility atau CSR. Pihaknya telah merespon dengan pimpinan-pimpinan utamanya Komisi yang membidangi.
“Kita tentu membahas dari berbagai aspek. Soal sejarah, soal anggaranya, soal reaksi masyarakat melalui medsos. Pokonya dari berbagai aspek akan kita bahas. Karena pembangunan dalam bentuk apapun jika yang digunakan aset milik pemerintah DPR mempunyai kewenangan untuk pengawasanya dan evaluasinya. Kita nanti bisa memanggil perusahaan yang mengeluarkan dana CSR. Termasuk OPD terkai. Karena landmark ini jadi perhatian publik,” pungkasnya. adv
Leave a Reply