MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bergerak cepat merespons Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara. Dalam beleid tersebut, penyebaran budaya LGBTQ disebut sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Malang menyiapkan langkah antisipasi melalui penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Apalagi Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus kota pariwisata.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk memperkuat sosialisasi kepada masyarakat.
Menurutnya, langkah ini penting agar warga memahami dampak yang bisa ditimbulkan dari penyebaran budaya LGBT, baik dari sisi kesehatan maupun sosial.
“Terkait itu memang saya minta ada sosialisasi karena Kota Malang adalah kota pendidikan dan kota pariwisata. Tentu hal-hal seperti itu juga bisa terjadi di Kota Malang,” ujar Wahyu, Selasa (7/7/2026).
Selain sosialisasi, Pemkot juga menyiapkan program khusus yang melibatkan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Tujuannya memberi edukasi kepada masyarakat mengenai dampak penyimpangan seksual.
Langkah Pemkot tersebut mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Malang. Anggota DPRD, Rendra Masdrajad Safaat, menilai edukasi menjadi kunci utama untuk menjaga generasi muda dari pengaruh yang bertentangan dengan nilai agama, norma sosial, dan budaya bangsa.
“Saya mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Pencegahan LGBT harus dilakukan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai bentuk penyimpangan,” tegas Rendra.
Politisi dari PKS ini menilai Kota Malang sebagai kota pendidikan memiliki tanggung jawab besar menciptakan lingkungan yang sehat bagi tumbuh kembang anak muda. Karena itu, pendidikan karakter tidak bisa hanya dibebankan ke pemerintah.
“Keluarga, sekolah, tokoh agama, organisasi masyarakat, hingga lingkungan sekitar harus mengambil peran. Penguatan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral harus terus dilakukan sebagai benteng utama dalam membangun generasi yang berakhlak dan bertanggung jawab,” katanya.
Rendra berharap upaya Pemkot tidak berhenti di tahap sosialisasi. Ia mendorong adanya program berkelanjutan agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya berharap langkah ini dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Kita harus bersama-sama menolak segala bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan nilai agama, norma sosial, dan budaya bangsa, sekaligus membangun lingkungan yang aman dan sehat bagi generasi penerus Kota Malang,” tutup Rendra Masdrajad Safaat. (lil)