BATU (SurabayaPost.id) – Lagi – lagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu mendapat sorotan dari DPRD Kota Batu, Jumat 5/6/2020). Sebab Dinkes hingga saat ini dinilai belum memberikan insentif pada para tenaga kerja kesehatan (Nakes) yang menangani Covid-19.
Kalangan dewan yang sangat lantang menyoroti Dinkes adalah Didik Machmud. Sebab menurut politisi Partai Golkar ini insentif para Nakes) dan konsumsi makanan piringan serta besaran harga pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan masker ada dua besaran anggaran yang berbeda.
Menurut Didik yang harus jadi catatan bersama adalah insentif Nakes, dan konsumsi nasi piringan serta harga – harga APD dan masker. “Semua Itu jadi catatan penting buat kami. Karena insentif tim medis sampai saat ini belum jelas progresnya,” katanya.
Yang perlu diketahui kata dia pada saat dirinya mengklarifikasi pada Kadinkes Kota Batu Kartika Trisulandari terkait persoalan tersebut masih dalam proses. Dia mengatakan bika Kartika mengaku sudah mengirim 6 nama Nakes dari setiap puskesmas yang ada di Kota Batu.
“Selain itu, Kartika mengaku pula masih disesuaikan dengan kriteria. Tapi faktanya sampai sekarang insentif itu belum terealisasi,” ungkapnya.
Selanjutnya, ungkap dia, pada saat didesak terkait 283 Nakes yang belum dicairkan insentifnya, lagi – lagi Kartika beralasan masih dalam proses. “Sebab masih koordinasi kesana kemari dan sebagainya,” katanya.
Dengan jawaban Kartika seperti itu, Didik mengaku heran. Alasannya karena hanya sebatas berputar – putar dengan dalih masih koordinasi kesana kemari dan tak ada realisasinya.
“Itu kan uang negara apa sulitnya untuk mengeluarkan anggaran insentifnya sejumlah ratusan para tim medis itu. Yang penting tidak dikorupsi, apa repotnya dari semua itu. Mereka sudah bekerja dan ada di garda terdepan dalam penanganan Covid – 19 ini,” katanya.
Untuk itu, Didik mendesak Dinkes agar insentif mereka segera dicairkan. Sebab hal itu merupakan hak mereka.
Selain itu, menurutnya kasihan karena sudah menjalankan kerja selama 3 bulan tapi belum diberikan insentifnya. “Kami meyakini mereka semua tidak mau angkat bicara karena takut,” papar dia.
“Nakes, dokter spesialis dan sebagainya itu masuk dalam SK Walikota. Terlepas diluar dokter dari salah satu Rumah Sakit (RS) yang ada di Kota Batu. Tapi diluar itu sudah masuk semua di SK Walikota,” ujarnya.
Celakanya menurut Didik Kartika pada saat ditanya jumlah para Nakes di Kota Batu ada berapa mengaku tidak tahu. “Kemudian ia menjawab ada sejumlah 17. Tapi berdasarkan yang tercatat di kami sejumlah 48 orang. Ini anehnya,” keluh Didik.
Disisi lain, menurut Didik terkait makanan hanya sebatas menggunakan piringan, pada saat ditanyakan kenapa tidak disamakan dengan konsumsinya seperti di dinas lain. Misalnya di Satpol PP dan Dishub. Mereka menggunakan nasi kotak.
“Kartika berdalih itu semua katanya sudah ada kesepakatan bersama dengan mereka,” kelit Kartika yang disampaikan Didik.
Selanjutnya terkait data yang diajukan Dinkes , saat ditanya berdasarkan rujukannya dari mana. Karena data yang dikirim kepada kami, ada data ke dua dan sampai data kelima.
“Jadi terkait itu, saya pertanyakan yang digunakan data yang mana.Karena kalau mengacu pada data perubahan yang kelima, harganya nasi nasi itu senilai Rp 25 Ribu. Lalu asupan gizi atau suplemennya seharga Rp 15 Ribu,’ tandasnya.
Sedangkan terkait besaran harga APD ada dua yang berbeda. Menurutnya itu setelah Dinkes ditanya rujukannya dari mana.
Menurut Kartika, kata Didik, rujukanya dari Ekbang. Lalu Didik mempertanyakan besaran harga yang dikonsep Dinkes dan konsepnya Ekbang yang tidak sama. “Karena kalau konsepnya Dinkes harganya APD senilai Rp 450 Ribu. Sedangkan yang konsepnya Ekbang seharga Rp 130 Ribu,” tanyanya.
Menurut Didik, Kartika mengakui ada kesalahan dari dirinya. Alasannya, karena pada saat memasukan data itu seharusnya disesuaikan dari petunjuk Ekbang. Tragisnya menurut Didi dokumen tahap ke 5 itu salah dan seharusnya disesuaikan lagi dengan yang di Ekbang.
“Tapi kalau mengacu pada datanya Diskes harga APD senilai Rp 450 Ribu, sedangkan dari Ekbang hanya seharga Rp 130 Ribu, berarti anggaran tersebut nantinya akan ada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA),” katanya.
Itu kata dia, dari anggaran APD yang tercatat Dinkes seharga Rp 450 Ribu, sedangkan berdasarkan dari Ekbang seharga Rp 130 Ribu, berarti menurut Didik ada sisa anggaran sebesar Rp 320 Ribu.
“Tinggal diakumulasi berapa jumlah APD yang dipesan oleh Dinkes.Dan itu semua Dinkes harus benar – benar transparan dalam menggunakan anggaran ini semua. Dan insentif 283 Nakes itu juga harus segera dicairkan. Jangan sampai ada istilah dibalik musibah ini ada oknum yang menari nari di atas penderitaannya rakyat Kota Batu,” timpalnya.
Sementara itu Kepala Dinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari dihubungi ponselnya tidak bisa. Sehingga sampai berita ini ditayangkan belum memberikan klarifikasi. (Gus)
Leave a Reply