MALANG (SurabayaPost.id) – Pemkot Malang mengukir sejarah prestasi yang luar biasa. Sebab Pemkot Malang mampu meraih penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali secara berturut-turut terkait laporan keuangannya dari Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia.
Atas prestasi tersebut Pemkot Malang mendapat penghargaan dari pemerintah pusat. Penghargaan itu diserahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa bersamaan dengan acara rapat koordinasi ketertiban dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Timur di Grand City Surabaya, Senin (19/10/20).
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2019 dinilai WTP. “Ini buah sinergitas gerak antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang,” jelas Wali Kota Malang Sutiaji usai menerima penghargaan tersebut.
Menurut dia, sinergitas yang baik itu ditopang kerja guyub bersama segenap elemen pembangunan di Kota Malang. Sehingga membuahkan hasil yang sangat membanggakan.
Sutiaji berharap prestasi itu bisa terus ditingkatkan dan dipertahankan. Untuk itu, dia menekankan agar tertib dan tepat waktu dalam membuat laporan keuangan pemerintah daerah.
Dia juga minta supaya terus dikuatkan. Sehingga bisa memiliki impact dan benefit yang bagus dari setiap program kegiatan yang dieksekusi masing masing perangkat daerah.
Dijelaskan dia bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah harus terus dikuatkan. Lebih-lebih pada fase emergency dan urgensitas seperti saat ini (masa pandemi covid, red).
“Itu penggalan pesan dan harapan dari Bu Gubernur Khofifah Indar Parawansa. Semua pesan itu harus kita laksanakan dengan baik,” terang Sutiaji.
Usai pemberian reward, Wali Kota Sutiaji langsung dilanjutkan dengan Rakor Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Provinsi Jatim. Rekor itu dimoderatori Wagub Jatim Emil Dardak.
Sedangkan yang menjadi narasumber adalah Kapolda Jatim, Ketua KPU Jatim, Kajati Jatim, Ketua DPRD Jatim. Selain itu Kasdam V Brawijaya dan Pangkomartim.
Rakor tersebut digelar dalam rangka mewujudkan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Wilayah Jatim. Pilkada itu diharapkan terlaksana dengan tertib, aman, dan Lancar di tengah pandemi Covid-19.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Fadil Imran mengatakan akan menitik beratkan pada protokol kesehatan dalam pengamanan Pilkada 2020. Sehingga pelaksanaan Pilkada tertib dan lancar tanpa melanggar protokol kesehatan.
“Pengamanan Pilkada di Jawa Timur, harus mengutamakan keselamatan jiwa dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena, saat ini masih masa Pandemi Covid-19,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut Kapolda juga menyinggung aksi unjuk rasa menolak undang-undang omnibus law. Dia minta agar demo yang digelar berlangsung tanpa anarkisme.
“Kalo masih mau demo tertib akan kita layani. Kalo anarkis pasti akan kita tindak, dan untuk kali ini tidak ada penangguhan. Mau dia mahasiswa, buruh kalo melakukan pengrusakan, saya perintahkan dikandangkan” tegas Kapolda. (lil)
Leave a Reply