GRESIK (SurabayaPost.id)–Progres penanganan normalisasi banjir luapan Kali Lamong di Gresik yang tidak pernah tuntas menjadi agenda khusus Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dan Komisi III Gresik. Para wakil rakyat kota Pudak ini bersama Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo usai melaksanakan rapat kerja (raker) membahas penanganan banjir Kali Lamong di ruang rapat pimpinan DPRD, Senin (25/3).
“Pada anggaran 2013 kita telah menganggarkan Rp40 miliar untuk pembebasan lahan. Namun terkendala teknis, karena warga yang menguasai lahan minta harga yang terlampau tinggi,” kata Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Selasa (26/3)
Dikatakan Anha penggilan Ahmad Nurhamim, pihak pemerintah Kabupaten Gresik berkewajiban menyediakan lahan sekitar 110 hektare. Sedangkan pihak BBWS bertanggungjawab atas pembangunan konstruksinya.
“Kita terkendala pembebasan lahan. Nanti akan kita inventarisasi lahan, karena samping kiri kanan sungai banyak yang dikuasai warga. Padahal sebenarnya ada batas-batas lahan yang mesti diinventarisasi agar masyarakat tidak main klaim bahwa itu lahan mereka. Sedangkan pemerintah saat itu tidak melakukan inventarisasi lahan, sehingga sulit dibebaskan,” tandas Anha.
Dikatakan Anha, jika pemerintah tahun 2020 nanti bisa menyediakan lahan sebesar 20 haktar dahulu BBWS siap melaksanakan kontruksi proyek normalisasi sungai. Kemudian lanjut Anha, akan dilakukan pembangunan dititik terendah yang saat ini kerap menjadi langganan banjir.
“Yang pasti BBWS siap asal lahan oleh pemerintah telah siap, meski hanya 20 haktar dulu. Karena nanti akan dibangun dititik terendah agar banjir sesegera mungkin bisa dikurangi. Karena banjir setidaknya telah merugikan pertanian dan perikanan diwilayah bantaran sungai,” ungkapnya.
Dalam araker tersebut Kepala BBWS Charisal Akdian Manu menjelaskan, untuk menanggulangi banjir luapan Kali Lamong dibutuhkan total lahan seluas 110 hektare untuk menampung sedimen yang diangkut diperkirakan biaya normalisasi mencapai Rp 960 miliar.
Ia menyatakan bahwa Pemerintah Pusat siap melakukan normalisasi, dengan catatan kebutuhan lahan sebanyak itu bisa terpenuhi atau dibebaskan pemerintah. “Kalau lahan siap, langsung kami kerjakan. Bisa tahun 2020 atau 2021,” terangnya.
“Kali Lamong saat ini mengalami pendangkalan dan hanya mampu menampung air 250 m3 per detik. Namun air hujan yang masuk rata-rata 700 m3 per detik, sehingga meluber,” bebernya.
Hal itu disebabkan karena Kali Lamong mengalami pengendapan (sedimen) rata-rata 5 mili per hari. Sehingga bila dirata-rata, sedimen Kali Lamong bertambah 1 juta kubik tiap tahunnya. “Saat ini, ada sekitar 3 juta meter kubik sedimen yang akan diangkut di Kali Lamong. Itu membutuhkan lahan luas untuk menampungnya,” terangnya.
“Intinya, kalau pembebasan lahan siap meski tak 100 persen, BBWS siap melakukan normalisasi seperti yang kami lakukan di sebagian sungai di Surabaya dari total 26 hektare baru-baru ini,” urainya.
Menurutnya, kondisi Kali Lamong saat ini juga harus diketahui oleh pemerintah. “Sehingga bisa diketahui apa yang akan dilakukan baik pemerintah pusat propinsi dan Gresik,” paparnya.
Sementara Nur Qolib dan Nur Saidah Wakil Ketua DPRD, berharap pemerintah pusat bisa membantu pembebasan lahan untuk mengatasi banjir luapan Kali Lamong. “Pembebasan lahan tol saja bisa cepat, masak Kali Lamong bertahun-tahun tak bisa mengatasi,” cetusnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Moh. Syafi’ mengungkapkan bahwa pembebasan lahan di sekitar Kali Lamong merupakan hal yang sulit. “Saat ini di bibir Kali Lamong banyak lahan bantaran dimiliki orang. Terbit sertifikat, dan lainnya,” ungkapnya.
Untuk itu, ia mengusulkan ada solusi alternatif untuk mengatasi problem Kali Lamong, apabila pembebasan lahan tak bisa dilakukan. “Bisa pakai plan A dan B. Misal plan A pembebasan sulit, maka plan B dengan pengerukan dan penanggulan,” terangnya.
Saat ini Kali Lamong yang membentang di wilayah Kabupaten Gresik melintasi 24 desa di 5 kecamatan, yakni Balongpangang, Benjeng, Cerme, Menganti, dan Kebomas. Kali Lamong di Gresik terhubung dengan Lamongan sepanjang 40 km dan Mojokerto 8 km. (adv)
Leave a Reply