GRESIK (SurabayaPost.id)–Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik menilai, indikator kinerja ekonomi Pemerintah Kabupaten Gresik belum mencerminkan komitmen tema pembangunan “Gresik, City of Invesment Anchorages” yang tertuang dalam RKPD 2018. Kritik dan penyampaian tersebut dituangkan dalam Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Gresik 2018 saat paripurn, Kamis (26/4).
Sedikitnya ada 18 rekomendasi yang dibacakan oleh Wakil Ketua Dewan Nur Qolib dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dihadiri Bupati Sambari Halim Radianto dan seluruh kepala OPD. “Dimasa mendatang Bupati hendaknya menetapkan tematik prioritas pembangunan tahunan, dengan lebih cermat dan pruden sebagai penerjamahan visi dan misi RPJMD 2016-2021,” ujar Nur Qolib dalam penyampaian rekomendasi.
Nur Qolib menambahkan, tema pembangunan harus benar-benar didukung oleh relevansi dan reliabilitasnya dengan seluruh potensi pembangunan di Kabupaten Gresik. Selain itu DPR juga meminta agar Bupati melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi BPPKAD untuk meningkatkan PAD yang kini baru mencapai Rp956,8 miliar.
“Evaluasi kinerja BPPKAD dilakukan agar tercapai efektifitas penerimaan daerah, khususnya di sektor pajak, retribusi dan hasil pengelolaan BUMD,” tandas Qolib wakil rakyat asal Fraksi PPP.
Sementara Bupati Sambari dalam sambutan usai menerima berkas dokumen rekomendasi LKPJ, mengatakan bahwa dia dan pimpinan OPD akan mengkaji secara cermat poin-poin rekomendasi yang sudah disampaikan para wakil rakyat.
Sambari berjanji akan meminta para kepala OPD untuk tidak hanya mempelajari isi rekomendasi LKPJ Bupati melainkan juga untuk ditindaklanjuti. “Sesuai saran dan rekomendasi anggota dewan terhormat, saya bakal menerapkan reward dan punishment kepada kepala OPD yang rendah kinerja,” pungkas Sambari.
Rapat paripurna LKPJ Bupati dipimpin oleh Wakil Ketua Dewan Moh Syafi’AM, juga didampingi Ketua Dewan Ahmad Nurhamim dan Wakil Ketua Dewan Nur Sa’idah. (adv)
Leave a Reply