Penyaluran Kredit UMKM Capai Rp 15,491 Triliun, BI: Tiap Daerah Perlu Kembangkan  10 Produk Unggulan

27 February 2019 - 22:57 WIB
Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan Aminurridho (kiri) kala Bincang Santai Bersama Media di Malang, Rabu (27/2/2019).
Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan Aminurridho (kiri) kala Bincang Santai Bersama Media di Malang, Rabu (27/2/2019).

MALANG  (SurabayaPost.id) – Penyaluran kredit untuk UMKM selama Januari 2019 di wilayah kerja (Wilker) Bank Indonesia  (BI) Malang mencapai Rp 15.491 triliun. Itu setara dengan 30,44 persen dari total penyaluran kredit sebesar Rp 50,894 triliun.

Kepala BI Perwakilan Malang, Azka Subhan Aminurridho mengakui hal itu saat Bincang Santai Bersama Media  (Bisma) di Javanine Resto Malang, Rabu (27/2/2019).

“Total penyaluran kredit di Wilker BI Malang Itu Rp 50,894 triliun selama Januari 2019. Itu terbagi dalam sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dan non-UMKM,” jelas Azka Subhan Aminurridho yang diamini Jaka Setyawan, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Malang.

Rincian untuk UMKM sebesar Rp 15,491 triliun itu  kata Kepala BI Perwakilan Malang yang akrab disapa Azka ini, pada Usaha Mikro sebesar Rp 2.675.909.998.390 dan usaha Kecil sebesar Rp 5.269.003.173.396. Sedangkan sektor usaha Menengah mencapai Rp 7.546.594.600.166.

Menurut Azka, penyaluran kredit untuk UMKM itu sudah melampaui target. “Sebab, sesuai ketentuan minimal 20 persen dari total kredit yang disalurkan,” kata dia.

Agar penyaluran kredit tersebut  tepat sasaran dan memberi nilai tambah yang produktif untuk selanjutnya,  kata Azka, BI melakukan penelitian. Penelitian itu, ungkap dia, terkait komoditas/produk jenis usaha (KPJU) potensial yang ada di masing-masing daerah.

Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan Aminurridho usai Bincang Santai Bersama Media di Malang, Rabu (27/2/2019).
Kepala Perwakilan BI Malang Azka Subhan Aminurridho usai Bincang Santai Bersama Media di Malang, Rabu (27/2/2019).

Dijelaskan dia, penelitian KPJU unggulan UMKM itu dilaksanakan di tujuh kota/kabupaten yang masuk Wilker BI Malang. Di antaranya, Kota Batu, Malang dan Kabupaten Malang. Lalu Kota dan Kabupaten Pasuruan serta Kota dan Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut,  kata ia, KPJU unggulan di tiap daerah berbeda. “Makanya, penelitian itu  merekomendasikan agar tiap daerah mengembangkan minimal 10 KPJU unggulan,” tutur dia.

Dicontohkan Azka, seperti Kota Malang. Menurut dia, potensi 10 komoditas unggulan UMKM yang layak dikembangkan misalnya,  Industri Tempe, Industri Makanan Ringan/Camilan, Toko HP dan Aksesoris, Industri Keripik Buah, Kue Kering, Toko Elektronik, Toko Pakaian, Pembuatan Raket, Warung Ikan Bakar, dan Kafe/Resto.

Sedangkan  untuk Kota Batu komoditas unggulannya adalah   Apel, Aneka Keripik/Kerupuk, Sari Apel, Wisata Alam, Kentang, Wisata Agro, Warung Makan Campur, Hotel Melati, Wortel, dan Sari Strawberry.

Kota Pasuruan seperti Industri Mebel, Kerajinan Logam, Penjualan Beras, Penjualan Hasil Perikanan, Ojek Online, Bipang, Industri Roti, Ting-Ting Jahe, Bimbingan Belajar, dan Penjualan Kopi.  

Kalau Kota Probolinggo misalnya Toko HP dan Aksesoris, Jagung, Lembaga Pelatihan Kerja, Sapi Pedaging, Toko Elektronik, Penjual Kopi, Pengolahan Ikan Jenggelek, Ikan Tongkol, Kue Tradisional, Ikan Gurami.

Untuk Kabupaten Malang yang patut dikembangkan  Padi Sawah, Aneka Keripik (Pisang, Salak, Nangka), Ikan Tuna, Udang, Kopi Bubuk, Industri Tahu, Tebu, Kue Kering, Aneka Kerupuk, dan Toko Kelontong.

Sedangkan Kabupaten Pasuruan meliputi Industri Mebel, Batik Tulis, Padi, Bordir, Produk Olahan Ikan, Industri Tempe, Sapi Perah, Udang, Toko Kelontong, dan Konstruksi Gedung Sipil.

Sementara untuk Kabupaten Probolinggo diantaranya  Ikan Lele, Padi Sawah, Penjualan Beras, Industri Mebel, Bawang Merah, Pengolahan Tembakau, Tembakau, Penjualan Buah, Industri Penggergaji Kayu dan Batik.

Menurut Azka yang mantan pejabat BI di Bali ini, komoditas unggulan di tiap daerah itu harus dipahami para stakeholder. Di antara stakeholder itu disebutkan Pemda setempat, pelaku UMKM, Perguruan Tinggi dan kalangan perbankan.

Para stakeholder itu, kata dia, diharap bisa mendukung pengembangan potensi komoditas unggulan di tiap daerah. Sehingga, para pelaku UMKM memiliki akses terhadap jasa keuangan.

Karena itu, kata dia, BI memiliki strategi pengembangan UMKM. Harapannya, kata dia, agar  UMKM mampu meningkatkan kelayakan dan kapabilitasnya sehingga menjadi bankable.

Strategi itu, tutur Azka,  terdiri dari peningkatan kapasitas UMKM, peningkatan akses keuangan. Selain itu  meminimalisir kesenjangan informasi, dan peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan stakeholders.

“Karena itu, BI melakukan  penelitian yang berupaya mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah. Itu yang  bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi dari daerah tersebut,” paparnya. (aji)