BATU (SurabayaPost.id) – Komisi B dan C DPRD Kota Batu menggelar rapat kerja (Raker) bersama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) dan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan (Diskoumdag) serta Himpunan Pedagang Pasar (HPP). Raker yang membahas rencana revitalisasi Pasar Batu itu digelar di Kantor DPRD Kota Batu, Rabu (18/8/2021).
Dalam pembahasan itu, perwakilan dari HPP Kota Batu, Faizi Rahmi, menyampaikan agar Pemkot Batu melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait, lebih terbuka dalam menjelaskan proses pembangunan Pasar Besar Kota Batu.
“Itu demi mewujudkan keterbukaan informasi publik supaya tidak membuat para pedagang berburuk sangka atau informasi yang diterima jadi membias,” sarannya.
Meski begitu,menurut Faizi semua pedagang tidak menolak pembangunan. Tapi menurut dia, mereka meminta agar prosesnya disampaikan secara berurutan kepada pedagang.
“Terlebih pembangunan tersebut merupakan program pusat anggarannya menggunakan APBN. Makanya dalam rapat koordinasi ini pedagang berkeinginan supaya dinas terkait bisa membuka diri dan berkomunikasi secara intens,” katanya.
Dengan begitu, pihaknya meminta agar disampaikan kepada semua pedagang secara terbuka dan berkelanjutan. Terlebih lagi, dinas terkait tidak pernah memaparkan hasil gambar atau Detail Engineering Desain (DED) kepada pedagang.
“Ketidakpercayaan para pedagang tersebut, malah dikuatkan setelah anggota Komisi B dan C DPRD saat Raker tadi, mereka mengaku sejauh ini juga belum diberitahu.Tadi saya mendengar bila DPRD juga tak diberitahu, itu semakin membuat pedagang was-was.Kita pun bakal menolak relokasi bila tidak ada sosialisasi secara resmi dari pemenang tender dengan melibatkan semua pedagang,” ancamnya.
Dengan demikian, Faizi meminta agar pembangunan pasar dengan luas lahan sekitar 4 hektar tersebut, digunakan sesuai fungsinya untuk aktivitas jual beli.
“Tidak untuk hotel atau lainnya. Semua harus berfungsi sebagai kepentingan pasar sesuai Permen PUPR nomor 22 tahun 2018,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari menyarankan agar OPD terkait memaparkan secara rinci proses mulai awal.
“Jika nanti desain sudah rampung dari Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) untuk segera disosialisasikan secara terbuka kepada pedagang,dan libatkan semua jangan dipilih-pilih agar tidak menimbulkan spekulasi miring,” ujarnya.
Apalagi, ujar dia, dirinya saja sebagai anggota DPRD tidak diberitahu tahapan dan rencana pembangunan ini sudah sampai dimana.
“Misalnya, desainnya bagaimana kami tidak tidak tahu sampai sekarang.Kita tahunya setelah rapat ini.Jadi OPD terkait harus membuat jadwal terpadu berkaitan dengan segala proses pembangunan atau pun relokasinya nanti,” terangnya.
Itu, terang dia, tujuannya supaya semua memiliki gambaran riilnya. Terlebih sudah komitmen semua pihak terutama para pedagang yang menyetujui adanya pembangunan menjadi kunci paling utama.
“Jadi, jangan sampai menciderai dengan minimnya informasi yang didengar oleh para pedagang.Bila semua itu disampaikan secara berurutan dan terjadwal tentu semua kendala pasti terselesaikan dengan baik,” timpalnya.
Menanggapi terkait itu,Kepala DPKPP Kota Batu,Bangun Yulianto mengaku bila revitalisasi pasar jadi salah satu prioritas di antara pembangunan pasar lainnya di Indonesia sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019.
“Revitalisasi dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan dana APBN sebanyak Rp 200 miliar. Pasar Batu ini sangat prioritas antara pasar di Indonesia, dalam pembahasan di pusat, pasar-pasar yang lain tidak seintens Pasar Besar Kota Batu,” jelasnya.
Apalagi, jelas dia, kondisi Pasar Batu sekarang sudah tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya, menurut dia, pembangunan tidak hanya untuk menopang Perpres, jauh dari itu juga untuk mensejahterakan warga Kota Batu.
“Bahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pembangunan Pasar Besar Kota Batu telah turun dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” katanya.
Selanjutnya, kata dia, proses tender terhadap kontraktor yang akan membangun pasar yang sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan begitu, lanjut dia Pemkot Batu hanya menyediakan fasilitas lahan serta pembuatan Detail Engineering Design (DED).
“Terkait DED nya memang belum diserahkan ke DPRD karena masih menunggu final pembahasan di Pemerintah Pusat bersama Komisi Keselamatan Bangunan Gedung Negara (KKBG). Kalau belum final, nanti akan berpotensi banyak versi,” dalihnya.
Bila sudah selesai,janji dia, DED tersebut, bakal diberikan kepada DPRD Batu agar diketahui.Jadi alasan tidak diberikan, menurut Bangun bukannya tanpa alasan, itu memang proses pembahasannya dengan KKBG belum usai.
“Pasti terbuka kalau sudah ada pemenang tender dalam pembangunan juga akan dipasang papan, kontraktornya siapa, biayanya berapa dan durasi waktu pengerjaannya berapa lama,” ucapnya.
Sedangkan, kata dia, pemenang tendernya bisa dipastikan pada Agustus ini.Terlebih dalam beberapa kesempatan rapat dengan pemerintah pusat, desakan itu, untuk segera memilih pemenang tender terus disuarakan.
Dari sebab itu, Kepala Diskumdag Kota Batu, Eko Suhartono berjanji jika pembangunan bakal dilaksanakan pada November 2021.
“Kemungkinan besar pedagang akan direlokasi pada Oktober 2021. Kalau November sudah dimulai pengerjaannya, maka relokasi bisa dilakukan pada Oktober. Dalam konteks relokasi,” pungkasnya. (Gus)
Leave a Reply