Sejumlah Pimpinan GNPK RI Dilantik, Pimpinan Wilayah Jatim Surjono : Jangan Menerima Suap dan Tindakan Tidak Bermoral

Ketua GNPK RI Basri Budi Utomo, bersama PW Jatim Surjono
Ketua GNPK RI Basri Budi Utomo, bersama PW Jatim Surjono

BATU (SurabayaPost.id) – Sejumlah Pimpinan GNPK RI (Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia, masa bhakti 2022- 2027 resmi dilantik di Hotel Asida Majapahit Hall, Kota Batu, Rabu (27/10/2022).

Prosesi pelantikan dan sumpah sejumlah pimpinan GNPK RI tersebut, dari Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, dan Pimpinan Kabupaten Ngawi.

Pimpinan Wilayah GNPK RI Jawa Timur, H ,Surjono, SH, MH, menyampaikan setelah dilantik sejumlah  pimpinan ini, agar langsung bergerak dan koordinasi dengan Kepala Darah Walikota maupun Bupati dalam pencegahan korupsi di wilayahnya.

“Bangsa dan negeri ini sedang menunggu integritas komitmen Presiden Republik Indonesia, untuk melaksanakan agenda reformasi menghukum mati koruptor, karena hanya itu, satu – satunya solusi mewujudkan rakyat Indonesia hidup aman, adil makmur, dan sejahtera,” kata Surjono usai Lantik sejumlah pimpinan GNPK RI.

Jika ada anggota GNPK RI yang melanggar atau menabrak anggaran dasar ketika bertugas, pihaknya tidak akan segan untuk memindak.

“Jika ada yang bermain – main menerima suap, kami GNPK RI tidak segan – segan akan melaporkan pada  pihak berwajib,” ancam Surjono.

Pose bersama usai pelantikan pimpinan GNPK RI
Pose bersama usai pelantikan pimpinan GNPK RI

Perlu diingat lagi, menurutnya jangan sampai menerima suap atau penekanan atas tindakan – tindakan yang tidak bermoral.

“Terlebih pelantikan sudah terlaksana nanti bisa kerjasama dengan kepala daerah untuk sosialisasi tentang pencegahan korupsi. Artinya kerjasama itu bukan agenda – agenda mencari keuntungan baik untuk GNPK RI maupun pribadi,” tegas dia.

Sementara Ketua Umum GNPK RI , H,M, Basri Budi Utomo, menambahkan dari sejumlah 34 Provinsi, 26 diantaranya yang sudah punya SK.

“Targetnya  segera buat gebrakan dalam membantu proses korupsi.Usai dilantik pimpinan empat daerah segera bergerak  berkirim surat kepada pemerintah daerah setempat tentang legalitas dan keabsahan dalam pengurusan GNPK RI,” ungkapnya.

Ini, ungkap dia, tujuannya untuk  melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi. Terlebih menurut dia, GNPK RI berdiri sudah puluhan tahun di negeri ini.

“Kami juga punya data – data terkait anggaran tiap daerah, darah maupun pusat, termasuk masing – masing SKPD. Untuk proyek, tender maupun penunjukan langsung, GNPK RI punya datanya,” timpalnya.(gus) 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.