Sujono: Sidak Dewan Bukan Sekadar Untuk Menggugurkan Kewajiban 

11 January 2020 - 00:01 WIB
Anggota DPRD Batu dari komisi C, Sujono Djoned

BATU (SurabayaPos.id) – Anggota DPRD Batu dari komisi C, Sujono Djoned angkat bicara, Jumat (10/1/2020). Itu setelah politisi partai Nasdem ini tak mau dikatakan hanya sebatas menggugurkan kewajibannya dalam melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terkait bangunan ilegal. 

Menurut Djoned, aksi sidaknya bersama rekan – rekan sejawatnya tersebut tidak benar kalau dinilai hanya sebatas menggugurkan kewajiban. Apalagi hanya sekadar mencari popularitas semata.

Meski begitu tudingan tersebut menurutnya mempunyai makna tersendiri. “Dimana semua itu dilakukan dalam menjalankan tugas dari fungsi kontrol. Sehingga berbenah diri dan secepatnya untuk melakukan evaluasi,” kata Djoned.

Seperti halnya, kata dia, terkait sidak pembangunan pasar tahap dua, dan adanya terkait pemanfaatan lahan hijau di Kota Batu, menurutnya banyak hal yang harus terlibat dari dinas terkait.

” Dinas Pertanian dan Bappeda serta dinas – dinas yang lainnya.Kita memang butuh investor untuk Kota Batu.Tapi kita butuh kota ini tertata.Selain itu, investasi harus dilindungi,dan  investasi harus dirancang,” tandasnya. Karena, tandas dia, pembangunan di batu harus dipercepat, meski begitu, menurut dia,supaya tidak sporadis dan supaya ada kepastian. 

” Ketidakpastian,,maka ruangan mana yang bisa dibangun dengan konsep A, atau B dan seterusnya.Dan itu belum ada di Kota Batu ini. Karena belum jelas sehingga terjadi ketidakjelasan pembangunan yang dibangun tanpa konsep,” paparnya. 

Apalagi papar dia,  yang menjadi persoalan selama ini Sidak – Sidak yang dilakukan itu, menurutnya tidak membuahkan hasil. Dan proses penegakannya juga belum jelas seperti apa. 

“Ini yang kita tidak mau, karena penegakan perda kan juga ada,makanya kita akan segera berkoordinasi di lintas OPD terkait.Supaya benar –  benar penegakan perda ini nyata,dan kita kawal bersama Kota Batu ini,” ujarnya.

Kemudian, ujar dia, sebagai wakil rakyat supaya dipercaya juga oleh masyarakat. Darisebab itu, terkait sidak tersebut, harus membuat formulasi yang tepat dengan melakukan fungsinya masing – masing.

“Dari eksekutif maupun legislatif harus  terjadi sinkronisasi antara eksekutif sebagai eksekutor. Ketika kita sidak maka kita harus menguji apakah semua itu sudah benar – benar sesuai. Apakah sudah menjalankan aturan yang kita buat,” tegasnya.

Karena tegas dia, semua pihak butuh kepastian. Sedangkan investasi itu, menurutnya  bisnis. Artinya, kalau tidak ada kepastian dan kejelasan akan susah menghitungnya.

“Investor juga enggan berinvestasi di batu. Sementara di daerah lain sudah banyak melakukan jurus – jurus perubahan untuk merangsang bagaimana investasi tumbuh. Tapi harus taat dengan aturan yang ada untuk semua pihak,” paparnya.

Karena papar dia, masyarakat supaya percaya pada wakil rakyat.  Celakanya kalau rakyat sampai tidak percaya. Apalagi kata dia, jangan sampai masyarakat menilai terkait dengan sidak para anggota dewan dianggap seperti dagelan semata.

“Karena kita dituntut memaksimalkan fungsi legislatif supaya benar – benar menjadi wadah aspirasi masyakat seutuhnya.Dan mengemban amanah dengan maksimal dan baik, maka janganlah mengambil kesempatan untuk main – main dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat,” pungkasnya (Gus)