Terdampak Pandemi Covid-19, PAD Kota Batu Menurun

BATU (SurabayaPost.id) – Akibat Pandemi Covid-19 Pemerintah Kota Batu minim pemasukan dan berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Batu yang menurun. Hal ini disampaikan Juru Bicara (Jubir) Covid – 19 Kota Batu, M Chori, Selasa (30/6/2020).

Menurut Chori sudah triwulan kedua capaian PAD masih mencapai 28,36 persen atau dengan besaran uang senilai Rp 58,7 miliar dari target Rp 207 miliar.

“Selama pandemi Covid-19 sejak Maret hingga Juni 2020 Pemkot Batu sangat minim pemasukan.Hampir separuh dari target karena PAD Kota Batu ditopang dari sektor pajak dan retribusi di bidang pariwisata, hiburan, resto dan hotel yang harus tutup total,” ungkapnya.

Dengan begitu, ungkap dia, selain tidak adanya pajak dari tempat wisata, Pemkot Batu menurutnya juga menerapkan pembebasan retribusi pasar, kebersihan, hingga pembebasan tarif retribusi PDAM,” paparnya.

Selanjutnya papar dia, dengan ditutupnya sektor pariwisata dan pembebasan beberapa retribusi tersebut secara tak langsung membuat potensi PAD Kota Batu rendah.Bahkan lanjut dia, diprediksi, PAD tahun 2020 akan berkurang sampai 40 persen atau Rp 80,8 miliar dari target Rp 207 miliar.

“Jadi penurunan PAD yang sangat drastis dari target sebelumnya.Karena PAD Kota Batu ditopang dari sektor pajak dan retribusi di bidang pariwisata, hiburan, resto dan hotel,” terangnya.

Meski begitu terang dia penurunan target tersebut bukan jadi masalah.Tapi lanjut dia, bagaimana Pemkot Batu menggerek dunia usaha agar kembali pulih seperti sebelumnya, dan itu Pemkot Batu.

“Pada transisi menuju new normal, pihak Diskumdag tengah melakukan kajian. Misalnya dengan melihat adanya kenaikan tren penjualan di Pasar. Apakah sudah berimbas penjualannya ketika hotel dan tempat wisata mulai dibuka,” urainya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko meminta agar sisa anggaran untuk penanganan Covid-19 bisa dimanfaatkan stimulus pemulihan ekonomi.Yang menurutnya bagi yang terdampak Covid-19.

“Nanti sisa anggaran Covid-19 seperti sisa anggaran jaring pengaman sosial (JPS) di Dinsos sudah bisa digunakan untuk recovery ekonomi. Begitu juga di dinas lainnya,” tegasnya.

Selanjutnya, tegas dia, recovery ekonomi nantinya bisa berupa permodalan atau fasilitas lainnya melalui program SKPD masing-masing.

“Misal Diskumdag untuk pemulihan di bidang perdagangan dan Dinas Pertanian dengan pemberian bantuan bibit atau lainnya untuk petani yang terdampak,” pungkasnya (Gus)