Usai di Hearing DPR, Kasus Pemotongan Gaji PNS Dilingkungan Dinkes Gresik Lenyap

4 February 2020 - 14:36 WIB

GRESIK (SurabayaPost.id)–Dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempertanyakan kelanjutan dugaan kasus pemotongan gaji pegawai negeri sipil (PNS) dilingkungan Dinas Kesehatan Pemkab Gresik sebesar Rp150-200 ribu rupiah. Kasus yang meresahkan PNS di lingkungan Puskesmas ini tiba-tiba lenyap seperti ditelan bumi.

“Kasua ini sempat viral di jejaring sosial. Tapi kini tiba-tiba lenyep seperti ditelan bumi. Lenyapnya kasus ini justeru setelah dilakukan hearing gabungan antara Komisi lV dan Komisi l DPRD Gresik,” kata Choirul Anam Ketua LSM Informasi Dari Rakyat (IDR), Selasa (4/1).

Ia menduga, kasus ini telah menguap akibat ada deal-deal politik agar kasus ini berhenti. Padahal kasus pemotongan gaji PNS ini dengan alasan apapun tidak bisa dihentikan tanpa ada proses hukum. Sebab menurut dia ini adalah masalah serius karena sudah terlanjut menjadi perhatian publik.

“Jika penegak hukum dan para pelaku politik tidak jujur dan berprilaku negatif maka mereka hanya akan memproses kasus-kasus yang tidak menguntungkan mereka. Misalnya seperti kasus BPPKAD, hanya sebagai penutup kasus lainya, seperti kasus pemotongan gaji PNS dilingkungan Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Meski IDR tidak mengawal darinawal kasus ini ia akan tetap mempertanyakan dan bahkan ia secara kelembagaan bakal melakukan investigasi siapa yang bermain dalam kasus pemotongan gaji PNS ini. “Kami memang tidak dari awal mengawal. Tetapi kami siap melakukan investigasi siapa yang berada dibelakang kasus ini,” ungkapnya.

LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) yang mengawal dan yang melakukan investigasi dari awal juga mengaku heran mandegnya kasus ini. Padahal yang melaporkan kasus ini dari awal adalah LBP melalui ketuanya, yakni Novan. Bahkan kasus ini lenyap setelah di hearing oleh Komisi lV dan Komisi l DPRD Gresik atas laporan LPB.

“Saya tidak pernah mendapat laporan dari Komisi. Justeru setelah di hearing kasus ini lentap. Dan wartawan juga tiba-tidak ada yang menghubungi saya. Jadi kami juga mempertanyakan sebenarnya,” ujar Novan

Kasus ini berawal dari investigasi LSM LPB dilingkungan PNS di Puekesmas beberapa waktu yqng lalu. Kemudian terungkap melalui salah satu PNS yang mengadu kepada LSM LPB melalui pesan WhatSapp yang mereka juga mengaku bahwa mereka tidak berani melapor karena Kadinkes adalah orang dekatnya Bupati.

“Selamat pagi pak, mohon dibantu kawan2 pegawai Puskesmas. Mulai bulan ini (Oktober, red), ada potongan antara 150 ribu – 200 ribu hampir seluruh PNS, hal ini terbukti dari print out buku rekening dibandingkan dengan bulan lalu sampai hari ini tanggal oktober 2019 belum ada kejelasan apakah ada kesalahan transaksi ataupun kurang baik dari bendahara gaji maupun dari kepala dinas. Banyak kawan kawan tidak berani menanyakan langsung karena kepala dinas yang baru ini sangat arogan dan orang dekatnya Bupati”.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Gresik, dr Saifudin Gozali saat dikonfirmasi mengaku berada di Malang sedang raoat dengan DPR. “Maaf saya sedang di Malang rapat dengan DPR,” ujarnya singkat melalui pesan WhatSapp, Selasa (4/1).