BATU (SurabayaPost.id) – Penolakan RUU Omnibus Law dan UU Cipta Kerja di Kota Batu lebih bermartabat. Mereka tak turun jalan, namun memilih melakukan dialog dengan kalangan dewan untuk menyampaikan aspirasinya.
Maklum, perwakilan pekerja /buruh di Kota Batu lebih memilih damai dan aman. Makanyq, mereka melakukan dialog atau audiensi ke dewan dewan di Kantor DPRD Batu, Kamis (8/10/2020).
Dengan begitu, sekitar sejumlah 15 orang pekerja bersama Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Batu ,audensinya tersebut, diterima dan disambut dengan baik oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi,dan Wakil Ketua I Nurochman bersama Wakil Ketua II Heli Suyanto, serta anggota DPRD Kota Batu, Kukuh Kusbianto dan Jatmiko.
Kedatangan mereka, menurut Ketua SPSI Kota Batu, Purtomo terkait atas disahkannya RUU yang diyakini bakal membuat nasib buruh bertambah susah buruh di Kota Batu,bahkan seluruh Indonesia.
“Poin-poin yang ada dalam RUU Omnibus Law itu merugikan semua buruh. Bahkan sebelum ada RUU, rekan-rekan ini sudah cukup susah,dan sekarang malah ditambah lebih susah.Karena kebijakan nya lebih mengarah pada pengusaha dari pada kaum buruh,” kata Purtomo.
Untuk itu, dalam audensinya tersebut, Purtomo mengaku jika daerah menjadi korban kebijakan pusat, dan yang menyetujui dari DPR RI pusat.
Celakanya, menurut dia, pengesahan RUU itu secara tiba-tiba. Sehingga menjadi sumbu pemicu meradangnya para buruh. Mereka menilai DPR RI lebih berpihak kepada para pengusaha daripada rakyat jelata.
” Munculnya itu yang menjadi pemantik panasnya telinga. Daerah ini tidak tahu apa-apa, tapi juga ikut terdampak. Mohon DPRD Kota Batu ikut menyikapi dengan menandatangani penolakan RUU secara tertulis hitam di atas putih. Jangan hanya sekadar melakukan kicauan saja,” mintanya.
Terkait dengan itu, Purnomo juga menanyakan sejauh mana DPRD di daerah apakah diajak berunding terlebih dahulu.Meski begitu Ia berharap besar dalam audiensi nya bisa melahirkan kesepakatan satu suara dengan menolak RUU dan bisa menyampaikan ke pusat.
“Tolong tampung aspirasi kami, kami tak ingin seperti daerah lain. Meski ada sejumlah 5000 buruh yang ada di Kota Batu yang bakal melakukan aksi turun jalan, tapi kami dan Kapolres melarang karena saat ini dimasa Covid-19,” ngakunya.
Menyikapi hal tersebut,Ketua DPRD Batu Asmadi berjanji bakal menampung permasalahan dan keluh kesah dari kaum buruh di Kota Batu.Yang menurutnya bakal segera menyampaikan ke pusat.
“Alhamdulillah di Kota Batu dalam penolakan RUU tersebut, situasinya aman dan terkendali. Kami akan bantu menyampaikan ke pusat. Kita punya pimpinan dari partai yang duduk di DPR RI. Nanti akan kita sampaikan ke sana,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Bagaimana pun, ujar Asmadi tugas fungsi DPRD menurutnya mengawal aspirasi masyarakat, meski nantinya berbenturan atau tidak, tapi menurut dia, suara jeritan tersebut harus disampaikan.
Dari sisi lain, Wakil Ketua 1 DPRD Batu, Nurochman mengaku sangat mengapresiasi. Dengan alasan para buruh di Kota Batu tidak turun ke jalan, dan lebih memilih berkomunikasi dengan anggota DPRD Kota Batu.
“Para perwakilan buruh memilih komunikasi daripada turun ke jalan. Ini semua harus diapresiasi karena kondisi Kota Batu saat ini aman dan terkendali,” katanya.
Selanjutnya, politisi Partai PKB ini menyerukan DPRD perwakilan buruh bisa merangkum poin-poin yang nantinya bakal diserahkan kepada DPRD Kota Batu kemudian disampaikan ke DPR RI.
“Jadi poin-poin nya proses UU tersebut masih perlu ada tandatangannya Presiden RI untuk mengesahkan pelaksanaannya. Intinya dengan kedatangannya ini semua, akan kami respon apa yang sedang berkembang di daerah,” pungkasnya. (Gus)
Leave a Reply