MALANG (SurabayaPost.id) – Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Prof Dr Muhadjir Effendy MAP minta agar kepala daerah menerapkan PPKM mikro dengan memperkuat 3T (test, tracing atau tracking dan treatment).
Permintaan itu disampaikan saat Menko PKM RI, Prof Dr Muhadjir Effendy MAP ini menjadi keynote speaker dalam acara webinar memperingati HPN ke-75 bersama PWI Malang Raya, Senin (8/2/2021).
Dalam webinar itu ikut menjadi narasumber Wali Kota Malang Sutiaji, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Selain itu, utusan Bupati Malang HM Sanusi dan DPD PKS Kota Malang, Fuad.
Prof Muhadjir Effendy yang juga Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 ini menegaskan bahwa Covid-19 itu merupakan virus cerdas yang susah dideteksi dan diatasi. Sehingga, dalam mengatasinya perlu perlakuan khusus.
“Di antaranya menerapkan PPKM skala mikro seperti yang diharapkan Bapak Presiden RI sejak awal. Selain itu memperkuat 3T,” jelas Mendikbud pada kabinet Presiden Jokowi periode 2014-2019 itu.
Menurut Wakil Ketua III Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPMK) di tingkat mikro, mulai RT RW itu untuk memutus persebaran Covid-19 di tingkat hulu.
Dijelaskan dia bila PPKM mikro itu bukan untuk mematikan ekonomi. Masyarakat tetap bisa beraktivitas dan bertransaksi. Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sehingga bisa memutus penularan virus asal Wuhan, China itu.
“Itu karena dalam memutus persebaran Covid-19, sebenarnya yang paling utama justru mengatasi di hulunya, di tingkat mikro. Ya karena di situlah titik sumber penularannya,” tandas pria kelahiran Madiun ini.
Dengan kawasan mikro sebagai titik pemberantasan Covid-19, kata dia, yang perlu digencarkan pelaksanaan 3T. Itu meliputi testing, tracing atau tracking, dan treatment.
Mantan Rektor UMM ini berkeyakinan dengan gerakan 3T di tingkat mikro itu sangat efektif. Alasannya karena antarwarga mengenal satu sama lainnya. “Mereka yang tahu situasi dan kondisi warganya,” jelas dia.
Untuk itu dia menyarankan agar warga yang diketahui positif Covid-19 dengan gejala ringan cukup diisolasi di lokasi. “Kalau gejalanya sedang dan berat, maka langsung dirujuk ke rumah sakit rujukan,” jelas dia.
Karena itu, kata mantan wartawan ini perlu dihidupkan kemandirian kampung. Dia sebutkan seperti model atau konsep Kampung Tangguh. Itu kata dia, dalam operasionalnya bisa menerapkan konsep pentahelix.
“Saya kira Malang Raya sebenarnya sudah berpengalaman dalam menjalankan PPKM mikro dengan menjalankan Kampung Tangguh itu. Nah itu yang perlu diperkuat lagi dengan 3T,” ujarnya.
Konsep yang lebih riil dari konsep PPMK mikro itu dia tunjukkan seperti penanganan kasus Covid-19 di Ponpes Al-Izzah Kota Batu. Setelah diketahui ada kasus Covid-19, ponpes ditutup selama 15 hari dan dibuka kembali setelah semua penghuni dinyatakan negatif Covid-19.
“Jadi, Pe.da di Malang Raya sudah pengalaman soal itu. Tinggal diperkuat dengan 3T saja,” jelas dia.
Meski begitu dia mengakui bila untuk menerapkan 3T itu tidak gampang. “Sebab, tenaga yang ahli itu sangat terbatas. Kita baru punya sekitar 4.600 orang. Padahal idealnya kita harus punya minimal 50 ribu orang,” katanya.
Makanya, kata dia, vaksinasi Covid-19 menjadi alternatif yang diyakini bisa memutus penularan pandemi ini. Menurut dia, vaksinasi Sinovac itu juga bisa diterapkan pada mereka yang berusia di atas 60 tahun.
Menurut Muhadjir, warga yang berusia di atas 59 tahun perlu diprioritaskan untuk divaksin. Hal itu mengacu pengalaman dari Turki dan Brazil yang menunjukkan bahwa mereka yang berusia di atas 59 tahun tidak apa-apa divaksin Sinovac.
Pemberian vaksin Covid-19 untuk mereka yang berusia 59 tahun ke atas, dia menilai, justru mendesak. Alasannya karena mereka paling rentan terpapar Covid-19.
Dia juga meminta agar wartawan menjadi target utama vaksinasi, bersamaan dengan pelayan publik. Hal itu diperlukan karena tingkat risiko wartawan terinfeksi Covid-19 sangat besar karena aktivitasnya yang luar biasa.
“karena itu saya minta kepala daerah agar mengikutkan wartawan dalam pemberian vaksin untuk pelayan publik. Sebab mereka juga sangat rentan,” pungkasnya. (aji)
Leave a Reply