MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang, Rabu (7/4/2026), diwarnai beragam kritik dan masukan tajam dari sejumlah fraksi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti serius persoalan tata kelola pendidikan yang dinilai belum optimal. “Komite sekolah seharusnya menjadi benteng pengawasan, bukan sekadar stempel kebijakan kepala sekolah,” tegas Arif Wahyudi, juru bicara Fraksi PKB.
PKB juga mengkritik penanganan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai belum maksimal akibat lemahnya koordinasi antar organisasi perangkat daerah (OPD). “Kami melihat ada kecenderungan saling melempar tanggung jawab. Ini tidak boleh terus terjadi, karena yang dirugikan adalah masyarakat dan pelaku usaha kecil,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) menyoroti pertumbuhan ekonomi Kota Malang yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat. “Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak otomatis dirasakan masyarakat jika tidak diiringi pemerataan dan pengendalian inflasi, khususnya harga pangan,” ujar Eko Herdianto, juru bicara Fraksi PDIP.
Fraksi Gerindra juga menyoroti kebijakan anggaran yang dinilai belum berpihak pada pembangunan infrastruktur. “Infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah besar karena belanja modal belum mendapat porsi yang ideal,” tegas Abu Bakar, juru bicara Fraksi Gerindra.
Secara keseluruhan, seluruh fraksi menegaskan bahwa berbagai catatan tersebut merupakan bentuk pengawasan dan dorongan perbaikan bagi Pemerintah Kota Malang. “Pertumbuhan harus berkualitas dan inklusif. Bukan hanya tinggi di atas kertas, tapi nyata dirasakan warga,” kata Eko.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan pihaknya telah memberi sejumlah catatan penting. Catatan itu berasal dari pembahasan pansus hingga evaluasi pimpinan dewan.
“Saya kemarin mengikuti rapat Pansus LKPJ. Kami pimpinan sudah memberikan beberapa catatan dan me-review bersama-sama,” katanya.
Ia mengingatkan agar rekomendasi DPRD tidak berulang tanpa kemajuan nyata. Menurutnya, setiap masalah harus menunjukkan progres penyelesaian dari tahun ke tahun. “Kalaupun berulang, kami harapkan ada progres. Contohnya masalah kemacetan dan banjir,” jelasnya.
Amithya menilai pola kerja yang mengulang dari awal hanya membuang anggaran dan energi. Ia meminta Pemkot menjaga kesinambungan penyelesaian masalah lintas periode.
“Jangan sampai kerjanya mengulang lagi dari awal karena itu akan membuang anggaran dan energi,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyatakan seluruh pandangan fraksi telah disampaikan. Ia memastikan jawaban resmi akan diberikan dalam rapat berikutnya. “LKPJ ya, dari semua fraksi sudah menyampaikan, dan nanti hari Senin kita akan menjawab semua,” katanya. (lil).