MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp17.400–Rp17.600 per USD membuat beban ekonomi masyarakat bawah dan pelaku UMKM semakin berat. Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKS, Rendra Masdrajad Safaat, mendesak pemerintah pusat dan Pemkot Malang segera mengambil langkah perlindungan.
Menurut Rendra, tekanan terbesar dirasakan UMKM karena 70–80% bahan baku mereka masih bergantung pada impor. Akibatnya, biaya produksi naik signifikan di tengah ketidakpastian ekonomi global.
“Pelemahan rupiah ini paling berat dirasakan oleh UMKM dan masyarakat bawah. Harga bahan baku naik,” ujarnya, Minggu 18 Mei 2026.
Kenaikan harga kebutuhan pokok berbasis impor seperti tempe, tahu, dan minyak goreng menjadi kekhawatiran utama. Rendra menyebut masyarakat berpendapatan rendah kini harus mengalokasikan lebih dari 60% pendapatannya hanya untuk kebutuhan pangan.
“Kenaikan harga tempe, tahu, dan minyak goreng ini yang paling saya khawatirkan karena yang terkena dampak paling besar justru masyarakat bawah,” ujar Rendra, Senin (18/5/2026).
Untuk meredam tekanan, Rendra mendorong pemerintah pusat segera memberikan relaksasi bagi UMKM. Bentuknya bisa berupa insentif pajak, penundaan bea masuk, serta dukungan pembiayaan agar pelaku usaha tidak semakin terbebani.
“Pemerintah harus segera memberikan relaksasi bagi UMKM, minimal insentif pajak dan dukungan pembiayaan agar mereka tidak terbebani,” tegasnya.
Di tingkat daerah, ia meminta Pemkot Malang ikut bergerak melalui bantuan pangan, subsidi energi yang tepat sasaran, bantuan transportasi untuk pekerja informal, serta tambahan anggaran bansos.
“Pemkot Malang harus bergerak melalui bantuan pangan dan subsidi energi yang tepat sasaran agar tidak menambah beban masyarakat bawah,” pungkasnya.
Ia berharap langkah cepat dari pemerintah pusat maupun daerah bisa menjaga daya beli masyarakat dan memastikan UMKM tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global. (lil).