MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Malang 2027 diwarnai catatan kritis dari fraksi-fraksi DPRD.
Dalam Rapat Paripurna, Senin (21/9/2026), Fraksi PKB, PKS, Gerindra hingga PDIP kompak menyoroti kualitas perencanaan, efektivitas belanja, dan kemandirian fiskal daerah yang dinilai masih terbatas.
Juru bicara Fraksi PKB, Ike, menegaskan Pemkot harus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, pengawasan anggaran, dan pengamanan aset. PKB juga menyoroti alokasi pendidikan Rp616,83 miliar yang harus berbanding lurus dengan pemerataan kualitas dan sarana prasarana.
Tak hanya itu, PKB mendorong perhatian bagi guru swasta dengan usulan insentif Rp500 ribu per bulan untuk guru RA dan MTs swasta di Kota Malang.
Senada, Fraksi PKS melalui Akhdiyat Syabril Ulum menyoroti kenaikan proyeksi pendapatan APBD 2027 sebesar 4,05 persen atau sekitar Rp92 miliar dibanding APBD Perubahan 2026. Menurutnya, kenaikan harus diimbangi strategi konkret seperti digitalisasi pemungutan pajak, penguatan BUMD, dan pemanfaatan aset produktif.
PKS juga menitipkan isu-isu perkotaan untuk dijawab APBD 2027, mulai dari penguatan UMKM, pengelolaan sampah di TPA Supit Urang, penanganan banjir dengan drainase terintegrasi dan embung, hingga transportasi publik.
Sementara Fraksi Gerindra lewat Danny Agung Prasetyo menyampaikan 11 catatan, di antaranya evaluasi pendapatan, efisiensi belanja operasional, pengawasan Belanja Tidak Terduga (BTT), dan pemanfaatan SiLPA yang lebih presisi. Gerindra juga meminta layanan dasar, pendidikan, kesehatan, digitalisasi parkir, dan akses permodalan UMKM tetap jadi prioritas.
Menjawab sorotan dewan, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengungkapkan Pemkot tengah menyiapkan tambahan ruang fiskal sekitar Rp50 miliar. Namun angka tersebut masih dalam verifikasi pendapatan dan kebutuhan belanja.
“Sudah kita verifikasi, kita validasi. Kemungkinan ada sekitar anggaran Rp50 miliar, kemudian juga terkait dengan gaji,” ujar Wahyu.
Ia menegaskan, tambahan tersebut tidak akan dibagi rata ke semua OPD. Skemanya akan difokuskan pada OPD yang programnya selaras dengan program prioritas nasional, visi-misi kepala daerah, dan RPJMD, termasuk kecamatan yang sempat terpotong anggarannya.
“Nanti kita bahas lebih detail tiap OPD. Kita akan akumulasikan semua data pendapatan yang sudah kita dapat, kemudian nanti kita berikan kepada OPD-OPD prioritas sesuai dengan usulan-usulan dari pendapat fraksi-fraksi,” jelasnya.
Soal ketenagakerjaan, Wahyu menjelaskan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2027 dipatok maksimal 5,6 persen. Saat ini TPT Kota Malang berada di 5,97 persen, turun dari sebelumnya 6,10 persen, dan lebih rendah dari target jangka menengah.
“Target itu kan sesuai dengan potensi ataupun permasalahan yang ada di Kota Malang. Target itu dalam RPJMD selama lima tahun, tercantum dalam tahunan,” katanya.
Strategi penurunan pengangguran, lanjut Wahyu, tidak hanya mengandalkan lowongan formal. Pemkot akan mendorong investasi, perluasan kesempatan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja, serta penguatan 17 subsektor ekonomi kreatif dan sektor informal.
“Dengan adanya investasi masuk, tentu juga akan ada pengurangan pengangguran,” ucap Wahyu. “Sekarang dengan kota kreatif ini akhirnya banyak membuat pekerja-pekerja yang tidak bekerja di sektor formal, tapi di informal. Mereka bisa mengurangi pengangguran,” tambahnya saat Job Fair 2026 di GOR Ken Arok, Rabu (16/9/2026).
Wahyu optimistis target nasional bisa dilampaui. “Target kita optimis kita bisa naik melebihi dari pusat,” pungkasnya. (lil).