Bendera dan Krisis Kepemimpinan

29 December 2018 - 09:24 WIB

Daniel Mohammad Rosyid

Insiden bendera di Garut saat Hari Santri Nasional beberapa waktu mencerminkan sebuah krisis kepemimpinan, tidak saja di tingkat nasional namun juga ditingkat global. Hal ini anehnya justru ditunjukan oleh insiden simbolik berupa pembakaran bendera : penolakan atas kepemimpinan Islam.

Krisis kepemimpinan global ditandai oleh kebangkitan _trumpism_ yang disimbolkan oleh sikap __sak karepe dewe_ Presiden Donald Trump yang mengantarkan ummat manusia makin terperosok dalam ancaman perang nuklir dan keruntuhan lingkungan hidup. Bahkan Prof. Noam Chomsky dari MIT mengatakan bahwa Partai Republik AS adalah organisasi yang paling berbahaya di atas planet ini karena mengancam keberlangsungan manusia sebagai _organized species_. Saat ini juga Presiden AS tsb sedang menghadapi ancaman pemakzulan ( _impeachment_ ) secara tidak langsung oleh _special counsel_ Robert Mueller (mantan Ditektur CIA) karena pencurangan yang dibantu Russia dalam Pilpres yang memenangkan dirinya melawan Hillary Clinton.

Krisis kepemimpinan global juga sekaligus ditandai oleh kebangkitan China tidak hanya sebagai raksasa ekonomi tapi juga raksasa militer. Perang dagang antara AS dan China beberapa bulan terakhir telah menimbulkan kelesuan ekonomi dunia yang dampaknya juga terasa di Indonesia. Trump mungkin tidak menyadari bahwa sikapnya yang makin nasionalistik dengan semboyan _Making America Great Again_ telah mengasingkannya dari komunitas dunia, termasuk Eropa sebagai mitra tradisionalnya selama ini.

Di tingkat nasional, kita juga mengalami krisis kepemimpinan. Presiden Jokowi tampak semakin sektarian, bukan negarawan. Banyak kasus yang terjadi dibiarkannya terjadi dengan berlindung dari slogan “saya netral, itu bukan urusan saya”, padahal keberpihakannya penting untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang mengambil tanggungjawab. Saat ini, pemerintah selalu punya kambing hitam untuk hampir semua masalah : radikalisme, intoleranisme, dan trumpisme. Juga sontoloyoisme dan gendruwoisme. Pemerintah makin otoriter. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita makin menjauhi demokrasi secara substantif sementara Pemerintah justru ngotot dengan demokrasi prosedural. Siapapun yang terpilih nanti sebagai presiden akan mengalami krisis legitimasi karena pemilihan umum dilakukan di atas data pemilih yang sulit dipercaya.

*Kepemimpinan adalah soal kesanggupan mengambil tanggungjawab*. Tidak kurang tidak lebih. Inipun dihadapi oleh ummat Islam Indonesia dan juga dunia. Dunia Islam membutuhkan waktu lebih dari satu dekade untuk melahirkan satu kepemimpinan Islam pasca peristiwa 9/11/2001 yang meruntuhkan 2 menara kembar _World Trade Centre_ di New York. Peristiwa ini tentu jauh lebih dahsyat daripada pembakaran bendera di Garut. Kedua peristiwa ini bukan kebetulan, tapi _very well organized_.

Ummat Islam Indonesia mengalami fragmentasi serius sejak negeri ini diproklamasikan. Ada agenda internasional di balik keterpecahan ummat Islam Indonesia agar tetap mudah ditaklukkan dan dijarah. Fragmentasi ini diperparah oleh UU politik yang makin liberal yang dimungkinkan oleh perubahan mendasar atas UUD45 selama 5 tahun pertama masa reformasi sejak 1998. Organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdhatul Ulama, kini secara terang-terangan partisan memihak Pemerintahan Jokowi, tidak sesuai dengan _khittah_ nya. Sementara itu, Muhammadiyah walaupun secara resmi netral, terpaksa mengambil posisi oposan. Akibatnya, keduanya gagal melambungkan diri sebagai representasi kepemimpinan ummat Islam Indonesia. Di atas lahan kering kepemimpinan Islam nasional ini lahirlah Hizbut Tahrir Indonesia. Adalah HTI yang akibat keterpaksaan sejarah berhasil menarasikan kepemimpinan baru ummat Islam Indonesia. Ini tentu berbahaya sehingga HTI harus dibubarkan. Faktor Ahok menjadi papan lontar persatuan ummat Islam Indonesia dengan Habib Rizieq Shihab sebagai tokoh utamanya.

Sejak keruntuhan kekhalifahan Ottoman di Turki 1924, dunia Islam praktis terpecah belah menjadi banyak negara-bangsa ( _nation states_) yang sengaja dimerdekakan oleh para penjajahnya. Perlu dicatat bahwa kelahiran negara-negara bangsa ini justru dilakukan untuk mencegah kebangkitan kembali khilafah Islam sebagai sebuah kekuatan yang melampaui negara-bangsa. Karena dunia tidak mungkin berlanjut tanpa kepemimpinan global maka diciptakanlah Liga Bangsa-Bangsa yang kemudian menjadi Perserikatan Bangsa Bangsa atau _United Nations_.

Dalam perspektif inilah pembakaran bendera Tauhid di Garut ini dapat dipahami : ada kekhawatiran _islamophobic_ atas gejala kebangkitan Islam di Indonesia dan dunia sebagai kepemimpinan alternatif bagi kepemimpinan global nekolimik saat ini.

Menurut _vexillology_, *bendera bukan sekedar selembar kain biasa*. Jika dia berkibar bebas di angkasa, bendera menginspirasikan semangat kepemimpinan tertentu yang sublim dan sulit dibayangkan oleh mereka yang jiwanya terjangkar oleh tanah di bumi. Kalimat Tauhid adalah kalimat yang mengungkapkan kemerdekaan jiwa, dan jiwa merdeka adalah ancaman bagi penjajahan dan kedzaliman yang kini menjadi peristiwa sehari-hari. Apalagi kalimat itu ditulis di atas bendera. *Kibaran bendera Tauhid itu menggelorakan semangat para mu’min tapi menggetarkan musuh mereka*.

Gunung Anyar, 28/11/2018