Dispertan Diharap Lakukan Sosialisasi Terkait KT Untuk Pupuk Bersubsidi

16 September 2020 - 10:27 WIB
Ketua Fraksi PKS Ludi Tarnanto

BATU (SurabayaPost.id) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Batu, berharap Dinas Pertanian (Distan) Kota Batu melakukan pendataan dengan valid dan mensosialisasikan penggunaan Kartu Tani (KT) secara tepat. Sehingga petani bisa mendapatkan pupuk bersubsidi dengan mudah.

Harapan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS Kota Batu, Ludi Tarnanto, Rabu (16/9/2020). Itu karena, kata dia, program Pemerintah Pusat terkait KT itu untuk membantu para petani.

Dijelaskan dia bahwa petani mendapat bantuan pupuk bersubsidi. Untuk di Kota Batu ada 7.000 petani yang memperoleh KT. Dari sejumlah itu ada 6.100 sudah diambil.

Politisi PKS yang sapaan akrabnya Ludi ini, mengaku sejak 1 Agustus kemarin di Kota Batu sudah menerapkan kebijakan dari pusat. Yakni setiap petani saat melakukan pembelian pupuk harus menggunakan KT.

“Operasional dan teknis di lapangan masih amburadul, khususnya di Batu. Itu karena percobaannya kemarin di Jawa Timur kan di Kota Batu saja. Dan percobaan nasional itu, di seluruh Pulau Jawa sudah menggunakan KT,” ungkapnya.

Terkait itu, ungkap dia, problemnya para petani diketahui banyak yang tidak bisa membeli produk pupuk bersubsidi. Khususnya bagi yang belum punya KT.

“Makanya, para petani yang tidak punya KT tidak bisa membeli produk pupuk bersubsidi itu. Dari sebab itu, saya berharap pendataan dari Dinas Pertanian Kota Batu harus kuat agar bisa mewadahi seluruh petani yang ada di Kota Batu,” mintanya.

Selain itu, menurut dia, petani tersebut, sebagian besar belum terbiasa ke bank. Apalagi, di KT juga ada saldo, dan pin, serta program yang lain seperti kartu ATM.

“Dengan adanya program tersebut, kami khawatir para petani bakal jadi korban karena tak bisa membeli pupuk bersubsidi bagi yang tidak memiliki KT. Dan itu, karena toko tidak mau gembling dan melayani,” tandasnya.

Maka dari itu, dia mengaku sudah koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Batu. Intinya agar koordinasi Dispertan dengan para petani lebih ditingkatkan.

“Karena Dispertan sebagai pemegang regulasi. Kemudian bank yang mengeluarkan KT sama distributor pupuk bersubsidi harus kuat. Sedangkan terkait petani di Kota Batu yang sudah tercover belum semuanya. Sekitar 80 persen yang sudah mendapat KT. Petani lainnya belum dapat dan tidak bisa membeli produk pupuk,” terangnya.

Kalau mereka memaksakan membeli pupuk yang non subsidi, menurutnya harganya sangat mahal. Apalagi sekarang, menurutnya panen petani berupa sayuran kentang dan lainnya sudah tidak laku jual.

“Kalau pupuknya memaksa menggunakan yang non subsidi, kan tampah parah. Jadi saya berharap, kepada dinas terkait agar segera melakukan koordinasi dengan para petani. Intinya jangan sampai petani jadi korban kebijakan karena petaninya belum siap. Kasihan mereka,” pungkasnya. (Gus)