MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengganti armada kendaraan dinas berbahan bakar konvensional menjadi mobil listrik ditanggapi dingin DPRD Kota Malang. Ketua DPRD Amithya Ratnanggani Sirraduhita mewanti-wanti agar Pemkot tidak buru-buru mengambil keputusan hanya karena ikut tren mobil listrik.
“Hitung dulu, jangan gegabah. Efisiensi itu harus dibuktikan dengan angka, bukan narasi,” tegas Amithya saat dikonfirmasi, Kamis (25/6/2026).
Wacana mobil dinas listrik muncul seiring kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Pemkot mengklaim peralihan ke listrik bisa menghemat anggaran daerah.
Namun Amithya menegaskan, klaim efisiensi tidak cukup hanya jadi jargon. DPRD menantang Pemkot membuktikan lewat kajian komprehensif.
“Kalau kajiannya ternyata memang jauh, artinya memang betul-betul signifikan efisiensinya ya sah-sah saja untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Ia menekankan setiap rupiah APBD harus dipertanggungjawabkan. “Pastinya itu perlu perhitungan yang sangat matang dan rigid. Apakah dengan mengganti mobil saat ini menjadi mobil listrik bisa menjadi solusi dan seberapa banyak efisiensinya,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Amithya mengingatkan, pengadaan mobil dinas baru bukan anggaran receh. Penggantian tidak hanya 1-2 unit, tapi menyangkut seluruh armada kendaraan dinas Pemkot yang jumlahnya banyak.
“Kita harus melihat apakah APBD mampu mengcover kebutuhan itu semua. Ini perlu dihitung kembali secara matang,” tegasnya.
Menurutnya, jika tujuan utama Pemkot adalah efisiensi, seharusnya tidak terpaku pada mobil listrik. Masih banyak pos anggaran lain yang bisa dipangkas tanpa butuh investasi besar di awal.
“Ketika memang bisa dilakukan dari hal lain efisiensinya ya kenapa tidak. Mungkin itu kendaraan listrik salah satu pilihan saja dari berbagai macam pilihan,” ucapnya.
Ia memberi batasan jelas. Jika hasil perhitungan menunjukkan selisih hematnya kecil dibanding biaya investasi, maka wacana itu layak dikubur.
“Kalau kita memang bisa mengencangkan ikat pinggang dari satu sumber itu saja ya tidak apa-apa. Tapi kalau efisiensinya tidak terlalu besar, mari kita cari sumber efisiensi yang lain,” tandasnya.
Menanggapi desakan DPRD, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso menyatakan Pemkot belum mengambil keputusan. Saat ini Pemkot masih melakukan pemodelan angka investasi versus penghematan BBM.
“Jadi begini apabila ada case seperti ini kami melakukan pemodelan, sedang disimulasikan angka investasinya berapa dan penghematannya yang bisa dilakukan bisa meng-cover kenaikan ini atau tidak,” jelas Erik beberapa waktu lalu. (lil).