Kasus Positif Mencapai Angka 500, Penanganan Covid di Gresik Amburadul

24 June 2020 - 14:06 WIB

GRESIK (SurabayaPost.id)—Syahrul Munir Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik mengungkapkan, keluarga pasien yang hendak membesuk kerabatnya di Rumah Sakit (RS) diwajibkan membeli Alat Pelindung Diri (APD) sebesar Rp350 ribu sampai Rp400 ribu sekali besuk. Bukan hanya itu ungkap Syahrul, bagi pasien yang diwajibkan melakukan Swab tes juga dikenakan biaya sebesar Rp2,5 juta rupiah.

Anggota DPRD Gresik dari Fraksi PKB inipun mengaku heran dengan pemaksaan pembelian APD sebesar Rp400 juta dan biaya Swab tes sebesar Rp2,5 juta itu. Karena pemerintah kabupaten telah menganggarkan dana untuk Covid-19 sebesar Rp300 miliar. Lalu kemana uang ratusan miliar itu ?

“Swab tes biaya sendiri sebesar Rp2,5 juta. Bagi pihak keluarga dipungut bayar untuk APD setiap kali masuk jenguk. Informasi ke saya saat telfon adalah Rp. 350 ribu untuk sekali masuk. Info terakhir Rp. 400rb kemudian ditawar jadi Rp.300rb sekali masuk. Padahal Pemkab sudah menganggarkan untuk kecukupan APD bagi rumah sakit khususnya RS Rujukan. 300 Milyar lebih utk penanganan COVID 19. Tapi melihat besaran nominal dan HASIL dari pelayanan di Masyarakat, IT’S NOT WORTHY,” ujar Syahrul dalam akun medsosnya beberapa waktu yang lalu.

Tidak kalah emosinya dengan Syahrul Munir. Ketua Fraksi Nasdem Musa juga kaget dengan kabar pembelian APD bagi pembesuk dan biaya Swab tes jutaan rupia. Musa juga merespon sama dengan Syahrul. “Kemana anggaran Rp300 miliar yang kita anggarkan untuk penanggulangan Covid-19. Penanganan Covid di Gresik benar benar kacau balau. Dan kami juga heran mereka yang memiliki kewenangan semuanya diam saja. Kemana ketua satgas Gugus Covid Gresik,” ucap Musa. “Ini keterlaluan. Dinas Kesehatan dan Satgas Covid harus segera mengklarifikasi ini semua. Harus dihentikan dan mereka harus bertanggungjawab. Saat ini masyarakat susah, ekonomi mereka berantakan, kenapa harus ada beban yang mestinya adalah tanggungjawab negara,” imbuhnya.

Pria asal Bawean ini juga sedang memantau pelaksanaan rencana penggunaan Stadion Joko Samudro untuk digunakan karantina bagi orang tanpa gejala (OTG) agar tidak menularkan virusnya ke orang yang saat ini belum terpapar virus Corona. Namun hingga saat ini dia belum menerima progres soal pemanfaatan stadion yang berad di jalan Veteran tersebut. “Kita sudah setujui anggaran sekitar Rp3 miliar untuk menyulap ruang ruang stadion untuk perawatan orang orang yang dianggap OTG. Tapi sampai hari ini telinga saya juga belum mendengar rencana itu segera dilaksanakan nanti kita panggil saya pingin tahu progresnya. Padahal sekarang yang positif di Gresik sudah mendapati angka 500 orang. Tapi mereka kerjanya sangat lambat dan mengecewakan,” ungkap Musa.

Sementara itu, Ketua Komisi Vl Mohammad meminta warga yang sedang berurusan dengan RS terkait dengan Covid dan mengalami kesulitan akibat prosedur RS mengada ada silahkan membuat laporan ke pihaknya. “Saya meminta kepada masyarakat segera melapor. Jangan takut nanti kami yang di DPR akan melakukan pemanggilan terhadap pihak pihak yang sengaja melakukan tindakan tetapi tidak sesuai dan bahkan merugikan masyarakat,” ujar mantan Dirut PDAM Giri Tirta ini.

Bahkan ia mengaku telah meminta penjelasan kepada dinas kesehatan terkait keluhan warga soal pasien PDP setelah.meninggal dimakamkan dengan protokol kesehatan sehingga menimbulkan kepanikan warga sekitar. “Kami sudah menanyakan langsung ke Dinkes. Mereka memberikan penjelasan bahwa OTG, ODP dan PDP adalah satu rumpun dengan Covid. Sehingga ketika mereka meninggal standartnya harus dilakukan pemakaman protokol covid,” pungkasnya.