BATU (surabayapost.id) – Program Daerah (Proda) Agraria untuk sertifikasi tanah milik ratusan ketua RT dan RW se Kota Batu akhirnya menemukan titik terang. Sebab, Produk Agraria yang dicanangkan secara gratis sejak 2017 silam sebagian sudah terselesaikan.
Sertifikat yang sudah selesai itu sudah diserahkan Wali Kota Dewanti Rumpoko pada pemohon, Senin (17/2/2020). Penyerahan sertifikat gratis karena didanai dari APBD dilakukan di sela-sela peresmian Pasar Sayur.
Sertifikat tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wali Kota Dewanti Rumpoko kepada 11 perwakilan warga dari desa/kelurahan. Sebab, program tersebut melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP).
Program itu bertujuan untuk penyelamatan aset perorangan yang diperuntukkan bagi ketua Rukun Tetangga (RT) maupun Rukun Warga (RW) se-Kota Batu. Sebab biayanya ditanggung Pemkot Batu melalui APBD.
Meski program itu sudah dilaksanakan sejak tahun 2017, ternyata belum semua tuntas. Sebab dari sejumlah 762 pemohon sampai memasuki tahun 2020 ini baru ada sejumlah 277 pemohon yang selesai sertifikatnya.
Menurut Kepala Dinas DPKPP Arief Setiawan ada 277 pemohon yang sudah rampung. Itu karena permohonannya sudah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
” Untuk mekanisme proda sama dengan pengurusan sertifikat melalui jalur biasa. Tapi mekanisme pembayarannya, pihak dinas akan dihubungi oleh BPN jika berkas pemohon sudah lengkap,” kata Arief.
Saat disinggung terkait besaran anggaran pengurusan sertifikat secara keseluruhan, menurut Arief setiap orangnya mendapat bantuan uang senilai Rp 1,6 uta, ketika tanya besaran anggaran keseluruhan dari sejumlah ratusan pemohon tersebut.
” Ya Rp 1,6 juta, ya kalikan saja sediri berapa jumlahnya.Yang jelas biaya tiap pemohon dinas menganggarkan Rp 1,6 juta,” ngakunya.
Selanjutnya ketika disinggung program proda tersebut sangat lambat, menurut Arief program tersebut sekarang masih berjalan.Dan ia berdalih bagi pemohon yang belum menerima sertifikat menurutnya masih proses melengkapi berkas ke BPN.
“Program terus berjalan, yang belum jadi masih proses melengkapi data. Harapan kami tahun 2020 proda bisa tuntas,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. Menurut Dewanti program tersebut terus berjalan. Sedangkan kalau besaran jumlah anggarannya bisa dihitung sendiri.
“Jika setiap pemohon mendapatkan bantuan Rp 1,6 juta dikalikan 762 pemohon. Terkait lambat atau tidaknya, pemilik lahan sudah melengkapi administrasi persyaratan kepengurusan dengan cepat, proses proda dipastikan bisa lebih cepat selesai,” pungkasnya (Gus).
Wali Kota Dewanti Rumpoko saat memberikan sertifikat secara simbolis pada para pemohon
Leave a Reply