MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Ribuan warga Malang Raya memenuhi Alun-Alun Tugu, Balai Kota Malang, Sabtu (20/6/2026) pagi. Mereka menggelar aksi damai dan apel akbar untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program strategis nasional yang digagas Presiden Prabowo.
Koordinator Apel Akbar, Gandung Panjalu mengatakan bahwa aksi ini berangkat dari keresahan para pelaku di lapangan. Mulai petani, peternak, pedagang sayur, hingga UMKM yang merasa program MBG langsung menggerakkan ekonomi mereka.
“Agenda ini berawal dari keresahan para pelaku pertanian, UMKM, peternak, pedagang sayur. Eskalasi politik terakhir ini menguat di publik tentang program strategis nasional hari ini. Kita kumpul, biar menggaungkan energi positif agar program ini bisa berjalan dengan dukungan masyarakat, dan target penerima manfaat MBG bisa meningkat sampai 82 juta seperti instruksi Pak Presiden Prabowo,” ujar Gandung.
Sementara itu, Djoni Sudjatmoko, inisiator aksi menegaskan, pembangunan butuh energi positif. Ia menyoroti narasi negatif soal MBG yang menurutnya tidak logis dengan kondisi lapangan.
“Masa MBG yang kemanfaatannya sudah dirasakan, efek keracunan sudah diminimalisir, perbaikan higienis di SPPG terus dilaksanakan, sehingga di lapangan sudah minim kesalahan… lah kok malah dituntut bubar? Memang ada permasalahan di kantor pusat, ya. Itu kan sudah diselesaikan pemerintah, dibersihkan di atas. Tapi di lapangan ini sudah berjalan sangat baik. Terus kenapa tuntutannya dihentikan?” tegasnya.
Ia menilai ada “proksi-proksi gangguan” terhadap program MBG. Salah satunya terkait kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu. “Ketika ekspor satu pintu diluruskan Pak Prabowo, gangguannya jadi kuat. Karena tidak parkir lagi ke Singapura, tapi langsung ke negara tujuan. Inilah ada yang terganggu. Oleh karena itu terus kemudian proksi-proksi gangguannya luar biasa,” jelas Djoni.
Menurut Djoni, hasil pantauannya di lapangan berbeda jauh dengan pemberitaan di media sosial yang banyak disuarakan kampus.
“Kalau ditanya di sekolah-sekolah, 99% ya setuju dengan MBG ini. Anak-anak kampus ini kan enggak turun ke bawah, hanya melihat buzzer-buzzer terus diterus-teruskan. Inilah yang kita mau luruskan, bahwa masyarakat itu sangat senang dengan MBG ini,” katanya.
Dampak ekonomi MBG ke bawah, menurutnya, “luar biasa”. Program MBG bikin permintaan bahan pangan jadi stabil karena SPPG harus masak bergizi setiap hari.
“Oh, luar biasa! Karena permintaan jauh lebih stabil. Sekarang telur agak turun harganya, tapi peternak telur yang bertambah persentasenya luar biasa menyambut MBG. Bagaimana kalau MBG dihentikan? Bisa buang-buang telur ke sungai itu nanti,” ujarnya.
Sebagai mantan pemeriksa BPK selama 25 tahun, Djoni memuji sistem tata kelola MBG di tingkat SPPG. Ia menyebut sistem maker, approver, pengawasan Aslap, akuntan, ahli gizi sudah berjalan sangat bagus.
“Kalau anggaran di bawah itu sistemnya di SPPG-SPPG sudah sangat-sangat bagus. Saya mantan pemeriksa 25 tahun. Kalau dengan sistem ini saya turun, itu bisa langsung tahu. Boleh dibilang zero kesalahan kalau di bawah yang sudah jalan. Kecuali yang jauh dari pengawasan di daerah terpencil. Nah ini memang harus lebih digencarkan sistem pengawasan,” ungkapnya.
Soal wacana MBG difokuskan ke daerah 3T, Djoni menolak. Alasannya: MBG adalah janji kampanye Prabowo dan bicara soal “Indonesia Emas” yang harus merata.
“MBG ini amanat janji kampanye, ya harus dilaksanakan. Karena Pak Prabowo dipilih salah satunya ya karena MBG ini. 3T itu kan sedikit. Indonesia Emas ini ya keseluruhan, merata. Seluruh anak-anak kita itu dapat asupan gizi yang merata,” tegasnya.
Ia setuju MBG dievaluasi, tapi yang dievaluasi di “atas” atau kantor pusat. “Yang sudah jalan ini kan sudah berjalan dengan sangat baik. Yang mau masuk-masuk, monggo dievaluasi. Misal insentif, boleh yang menangani penerima manfaat 1.500 ya dikurangi insentifnya. Itu adil, enggak ada masalah,” ujarnya.
Terkait penghentian MBG saat libur sekolah 20 Juni-18 hari ke depan, Djoni menyatakan setuju apapun kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). “Yang kami setuju itu adalah kebijakan dari BGN. Apapun. Ketika ada ajakan untuk mendiskusikan ulang, ya monggo didiskusikan ulang,” pungkasnya. (lil).