MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang kembali diuji. Informasi menu harian yang dulu rutin diterima wali murid saat Ramadan, kini lenyap. Kondisi ini memantik reaksi keras DPRD Kota Malang.
Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, mendesak rapat koordinasi darurat dengan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) segera digelar. Tujuannya satu: mencegah terulangnya skandal menu busuk hingga berbelatung yang sempat mencoreng program saat bulan puasa.
“Sekarang sudah tidak ada yang share menu, beda dengan ketika Ramadan,” tegas Arief, Sabtu (18/4/2026).
Perbedaan perlakuan jadi sorotan. Saat Ramadan, foto menu MBG dikirim ke grup wali murid setiap hari. Orang tua bisa tahu apa yang dimakan anaknya di sekolah. Kontrol sosial berjalan.
Kini, praktik baik itu hilang. Wali murid gelap informasi. Padahal, menurut Arief, keterbukaan menu adalah bentuk pengawasan paling sederhana sekaligus paling efektif.
“Betul, apa sih beratnya difoto ditunjukkan ke wali murid,” ucapnya. “Dengan keterbukaan itu, wali murid dapat ikut memantau kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka.”
Desakan rakor bukan tanpa alasan. Publik Malang masih ingat temuan menu MBG yang busuk dan berbelatung saat Ramadan lalu. Kasus itu memicu kemarahan orang tua dan jadi tamparan bagi penyelenggara.
“Seharusnya DPRD seperti disampaikan Bu Ketua segera melakukan rakor dengan stakeholder MBG, agar kejadian yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi,” kata Arief.
Ia khawatir, tanpa transparansi menu, potensi kelalaian mutu kembali terjadi tanpa terdeteksi sejak dini. Padahal MBG menyangkut ribuan siswa setiap hari.
Arief mengakui rakor belum terlaksana karena DPRD tengah fokus membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan sejumlah rancangan peraturan daerah. Jadwal rapat penuh.
Meski begitu, ia meminta MBG diberi karpet merah. “Memang jadwal rapat untuk LKPJ dan pembahasan perda penuh, namun saya minta karena masalah MBG menyangkut publik yang cukup besar, agar dapat disegerakan,” jelasnya.
Langkah konkret sudah disiapkan. Arief akan melobi pimpinan dewan agar pengawalan MBG masuk agenda prioritas. “Saya akan komunikasi dengan pimpinan untuk menyegerakan pengawalan atas MBG,” ujarnya.
Bagi Arief, membagikan foto menu ke wali murid bukan beban tambahan bagi SPPG. Itu bagian dari akuntabilitas program yang dibiayai negara.
Ia menegaskan, transparansi menu harus jadi SOP wajib, bukan kebijakan suka-suka tiap SPPG. Selama makanan itu masuk ke mulut anak-anak, orang tua berhak tahu isinya setiap hari.
“Ini soal kepercayaan publik. Kalau info menu saja ditutup, bagaimana publik yakin kualitasnya dijaga?” tandasnya. (lil).