BATU (SurabayaPost.id) – Pendapat praktisi hukum Kota Batu, Suwito, SH, MH, terkait Calon Walikota Batu yang ideal 2024 mendatang, harus orang bersih dari segala perbuatan hukum.
“Calon Walikota Batu 2024 harus bersih dari segala tuntutan hukum, tidak pernah menjalani hukuman, atau pernah diduga melakukan perbuatan hukum, baik perdata maupun pidana,” kata Wito sapaan akrabnya, Sabtu (29/4/2023) saat berada di kantornya.
Untuk diketahui, praktisi hukum muda yang kerap menangani segudang permasalahan hukum perdata maupun pidana selama ini, pihaknya kerap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, konsultasi hukum berbagai organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, perusahaan ternama, hingga dipercaya berbagai penasehat hukum dan konsultan hukum pengusaha dan pejabat beserta keluarganya.
Tak hanya itu, pria kelahiran bumi Kota Batu ini, selain humoris, dengan pengalaman serta kepiawaian nya tidak diragukan dari banyak hal.
Demikian, pria kelahiran 1978 ini tidak jauh dari sejarah panjang , mulai dari menggeluti dunia Jurnalistik sebagai wartawan hukum dan kriminal yang berkantor Redaksi di Divisi Humas Polri, dan juga mengantongi sertifikat Diklat Jurnalistik, Sekolah Jurnalistik Indonesia (SjI ), hingga lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tercatat di dewan pers.
Kembali terkait calon Walikota Batu ,menurut Wito, calon Walikota Batu yang ideal 2024 mendatang, berdasar pengalaman yang digeluti sebagai pemburu berita, dan juga sebagai praktisi hukum.
“Mau tidak mau Walikota Batu 2024 adalah sosok yang benar-benar bersih dari segala tuntutan hukum,” kata inisiator pendiri Akademi Pencak Silat (APS) ini.
Ini, menurutnya menjadi syarat mutlak calon Walikota, karena jabatannya nanti saat mengemban sebagai Walikota, diyakini setiap saat bakal berurusan dengan perbuatan hukum.
“Karena perbuatan hukum itulah yang akan menentukan seorang pejabat politik bakal berurusan dengan hukum atau tidak,” lanjutnya.
“Banyak terjadi di Indonesia ini karena jabatannya sehingga oknum kepala daerah dapat meraup keuntungan pribadi dan keluarganya.Mulai gratifikasi, suap, dan perbuatan melawan hukum lainnya di lakukan hanya karena kesempatan dan keserakahan hingga berakibat kerugian negara miliaran rupiah,” ungkapnya.
Lantas, ungkap dia, karena jabatannya, oknum kepala daerah dapat meraup keuntungan pribadi.Tragisnya terkadang pihak keluarganya juga menerima aliran uang haram, hasil gratifikasi, suap dan perbuatan hukum lainnya.
“Mirisnya lagi, terkadang keluarganya terkesan tidak risih, dan hilang rasa malu nya,” sindir Humas Peradi Malang Raya ini.
Yang paling umum, menurut dia, oknum kepala daerah yang tidak bermoral, tidak segan – segan menerima suap dan gratifikasi dari proyek pembangunan infrastruktur daerah, perijinan, hingga kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang berkutat dengan anggaran.
Bahkan, lanjut dia, setelah masa jabatannya akan berakhir, untuk mencalonkan lagi kepala daerah, tidak segan-segan meminta saweran kepada pengusaha – pengusaha, kontraktor rekanan pemerintah dengan imbalan pekerjaan – pekerjaan kegiatan proyek infrastruktur pemerintah daerah.
“Aksi tersebut dilakukan, untuk modal pencalonan lagi sebagai kepala darah yang masa periodenya akan berakhir,” ujarnya.
Ketika itu terjadi, ujar dia, yang dirugikan adalah masyarakat, pasalnya pembangunan infrastruktur pemerintah daerah seperti gorong-gorong, jembatan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi anggaran biaya manakala sekian persen sudah di sunat,atau dipalak.
“Pembangunan fasilitas umum, tidak dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi anggaran manakala sekian persen dana untuk itu berhasil sunat duluan, mana ada seorang kontraktor mau merugi, pasti kwalitas dan kuantitas berkurang,” Papar dia.
Olehkarena itu, pihaknya berpendapat rekam jejak calon Walikota dalam hal ini sangatlah penting, dan masyarakat harus tau siapa calon pemimpin yang akan di pilih.
“Calon Walikota sangat penting lihat rekam jejaknya, dari keluar siapa, dan bagaimana keluarganya.Ibarat buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya,” seru Wito.
Olehkarena itu, pihaknya berharap masyarakat agar tidak asal memilih. Meski begitu menurut dia, semua itu kembali kepada masyarakat, karena sistem pemilihan pejabat politik di Indonesia ini tidak jauh dari biaya politik yang sangat besar.
“Terpenting masyarakat bisa memilih dan memilah calon pemimpin yang akan di pilih lihat rekam jejaknya ,” pungkasnya .(Gus)
Leave a Reply