Rekomendasi Staf Khusus Presiden, Lima Agenda Pokok Bidang Ekonomi

15 March 2019 - 09:32 WIB
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Ahmad Erani Yustika saat memberikan paparan dalam kuliah tamu bertajuk Refleksi Ekonomi Indonesia di kampus UMM.
Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Ahmad Erani Yustika saat memberikan paparan dalam kuliah tamu bertajuk Refleksi Ekonomi Indonesia di kampus UMM.

MALANG (SurabayaPost.id) – Ada lima agenda pokok yang harus diperjuangkan pemerintah yang akan datang. Semua itu, menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Prof Ahmad Erani Yustika, demi memperkuat perekonomian nasional kedepan.

“Kelima agenda pokok itu harus dilaksanakan dengan baik untuk pendalaman dan mengembangkan pencapaian ekonomi sebelumnya. Sehingga dampaknya bisa benar-benar terasa,” kata dia saat memberi materi dalam Kuliah Tamu bertajuk Refleksi Ekonomi Indonesia di Universitas Muhammadiyah Malang, Rabu (13/3/2019).

Di antara kelima agenda pokok itu disebutkan Ahmad Erani Yustika seperti mutu manusia dan transformasi ekonomi. Selain itu, keadilan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan hubungan pemerintah pusat-daerah yang padu.

Guru Besar FE dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang yang akrab disapa Erani ini menjelaskan bahwa manusia selaku pelaku ekonomi ke depan harus berkualitas. Artinya inovatif, menguasai informasi dan teknologi informasi.

Makanya, kata dia, kedepan diperlukan SDM yang tinggi. Yakni SDM yang menguasai masalah-masalah tersebut di atas.

Menurut Erani, dalam diskusi yang dipandu dosen UMM Yunan Syaifullah MSc itu, pemerintah sudah mengerahkan dan mengarahkan segala daya upaya demi penguatan SDM. Khususnya di tahun 2019.

Demi penguatan dan peningkatan SDM, kata dia, pemerintah melakukan investasi yang tidak kecil. “Begitu juga terkait investasi pada peningkatan SDM. Misalnya pada sektor kesehatan dan pendidikan. Perbaikan dan penambahan fasilitas sarana dan prasarana diperhatikan secara serius. Itu mulai program air bersih hingga perbaikan gizi,” kata dia.

Sedangkan sektor pendidikan kata dia, memperkuat pendidikan vokasi yang match dengan sektor swasta. Sehingga angkatan kerja SDM nasional memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

“Memang, IPM (Indeks Pembangunan Nasional) kita sudah masuk di level tinggi. Yakni, di atas 70. Hanya saja, pemerintah menginginkan levelnya lebih tinggi, di kisaran 80,” ungkap Erani.

Itu karena, lanjut dia, SDM yang andal akan terkait dengan transformasi ekonomi. Sebab, ekonomi bisa memiliki nilai tambah kalau SDM-nya mampu menggerakkan industri pengolahan secara kreatif dan inovatif.

Apalagi, terang dia, kalau industri pengolahan itu berorientasi ekspor. Dia optimistis akan bisa mengatasi masalah defisit neraca perdagangan. Sebab Industri pengolahan juga positif dalam penyerapan tenaga kerja.

Dijelaskan dia bila SDM bagus akan berdampak pada yang lain. Sebab, barang yang diekspor tidak lagi bahan mentah. “Itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas dia.

Demi mendatangkan investor di sektor manufaktur atau industri pengolahan, menurut dia, pemerintah telah mengantisipasinya. Dicontohkan seperti membangun infrastruktur, melakukan efisiensi logistic, perbaikan perizinan, dan peningkatan kemampuan SDM.

“Masalah upah yang terus naik setiap tahun lewat skema UMK, tentu tidak akan menjadi masalah karena investor dapat mengalihkan biaya-biaya yang menjadikan tidak efisien ke biaya upah,” ujarnya.

Menyinggung keadilan pembangunan, menurut dia, pemerintah perlu memberikan yang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang banyak menikmati “kue” pembangunan. Sedangkan pada aspek lingkungan, kata dia, perlu keseimbangan antara kelestarian ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

“Investor akan mendukung program tersebut. Karena bagaimanapun mereka tidak akan suka jika lingkungan rusak. Dan yang terakhir hubungan pemerintah pusat dan daerah perlunya lebih harmonis. Sehingga program pembangunan tersinergikan dengan baik,” katanya. (aji)