GRESIK (SurabayaPost.id)—Penghapusan 43 ribu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Kabupaten Gresik menjadi perhatian khusus Komisi lV DPRD Gresik. Komisi lV meminta agar Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Gresik mengklarifikasi kembali terkait penghapusan jatah PKH ke pihak Kementrian Sosal.
Ketua Komisi lV DPRD Gresik, Mohammad mengatakan, hilangnya jatah puluhan ribu akibat dihapusnya data bantuan keluarga miskin itu saat ini dikeluhkan oleh puluhan ribu masyarakat tidak mampu tersebut. “Ini merujuk dari hasil reses saya termasuk kawan-kawan lainya. Mereka masih menanyakan kenapa tiba tiba tidak dapat. Padahal mereka masih sangat membutuhkan. Kita juga melakukan kunjungan kondisi ekonomi.mereka saat ini,” kata Mohammad melalui ponselnya, Selasa (21/1).
Ia khawatir, penghapusan data PKH akibat Dinsos Gresik tidak mampu menyerap sehingga pemerintah pusat menganggap sudah tidak dibutuhkan. Komisi lV mendesak Dinsos segera melakukan klarifikasi agar ribuan masyarakat Gresik yang masih tergolong masyarakat miskin mendapatkan haknya.
“Kita harus memperjuangkan mereka. Karena fakta dilapangan kenyataanya mereka masih butuh bantuan dari pemerintah yakni PKH. Kami disetiap turun ke masyarakat, khususnya saat reses mereka selalu menanyakan soal PKH. Kami juga meminta dinsos harus melakukan klarifikasi kembali penerima PKH. Bila perlu dinsos juga melakukan survey ke penerima PKH yang kini sudah dihapus. Agar tepat sasaran,” tuturnya.
Menurut Mohammad, tujuan PKH adalah mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan antar-generasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.
“Karenanya harus ada keseriusan pemangku kebijakan, utamanya dinsos. Kita mendorong dinsos agar maksimal kinerjanya sehingga mencapai untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan peserta PKH. Meningkatkan taraf pendidikan peserta PKH. Meningkatkan status kesehatan dan gizi peserta PKH,” pubgkasnya.
Leave a Reply